TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERDA NO. 26 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN BERJUALAN DI TROTOAR (STUDI KASUS DI TROTOAR MALIOBORO DAN TROTOAR STASIUN LEMPUYANGAN YOGYAKARTA)

ISNAINI NUR HASANAH, NIM. 09380016 (2014) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERDA NO. 26 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN BERJUALAN DI TROTOAR (STUDI KASUS DI TROTOAR MALIOBORO DAN TROTOAR STASIUN LEMPUYANGAN YOGYAKARTA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERDA NO. 26 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN BERJUALAN DI TROTOAR (STUDI KASUS DI TROTOAR MALIOBORO DAN TROTOAR STASIUN LEMPUYANGAN YOGYAKARTA)) 09380016_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERDA NO. 26 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN BERJUALAN DI TROTOAR (STUDI KASUS DI TROTOAR MALIOBORO DAN TROTOAR STASIUN LEMPUYANGAN YOGYAKARTA)) 09380016_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Trotoar merupakan salah satu tempat untuk berjalan. Namun saat ini, trotoar beralih fungsi menjadi lokasi tempat berjualan. Sebelum UPT Malioboro berdiri, para pedagang atau yang sering disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah berdiri dahulu. Berjamurnya PKL di trotoar Malioboro dan trotoar Stasiun Lempuyangan, menimbulkan masalah baru yang timbul dalam masyarakat dan dalam dinas pemerintahan. Seiring dengan banyaknya permasalahan yang timbul maka lahirlah Peraturan daerah No.26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang di dalamnya membahas penggunaan dan fungsi trotoar. Berdasarkan latar belakang tersebutpenyusun memfokuskan pokok masalah, yaitu ‘Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No.26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyanagan). Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Data diperoleh dari mengambil sumber data dari Perda No.26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, kemudian dikonsultasikan dengan pihak yang berkompeten tentang masalah tersebut, kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan pandangan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis yakni, menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah hukum Islam yang menjadi pedoman perilaku manusia, juga berdasarkan pada hukum positif yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini, seperti PERDA, PERWIL dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dengan diundangkannya Perda No.26 Tahun 2002 ini merupakan sebuah hasil yang cukup baik dalam pemanfaatan penggunaan trotoar sebagai area untuk pejalan kaki. Namun Perda ini tidak cukup kuat dalam mengurangi pedagang kaki lima dan mengembalikan tujuan dibuatnya trotoar sebagai lokasi untuk pejalan kaki, Perda tersebut hanya sebatas melarang dan menata para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam sangat jelas bahwa mengambil hak orang lain dan mengurangi pemanfaatan fasilitas umum untuk keperluan pribadi sangat dilarang keras. Islam sangat memperhatikan perlindungan bagi setiap individu baik urusan yang bersifat moral maupun materi. Terlebih lagi ketika pihak pedagang, pembeli dan pengguna jalan tetap bisa saling mendapatkan haknya masing-masing tanpa mengurangi hak orang lain itu akan lebih baik. Pada QS: Al-Baqarah 188 sudah dijelaskan bahwa dilarang keras untuk mencari harta dengan cara yang bāṭil.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item