RIDDAH DALAM PANDANGAN YUSUF AL QARDAWI DAN 'ABDULLAH AHMED AN NA'IM

ABDULLAH KHARAFI - NIM. 01360715 , (2009) RIDDAH DALAM PANDANGAN YUSUF AL QARDAWI DAN 'ABDULLAH AHMED AN NA'IM. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Riddah atau keluar dari agama Islam ke agama lain, sebagai salah satu tindak pidana, secara konseptual masih banyak menimbulkan kontroversi, hal ini berkaitan dengan sanksi bagi pelakunya yaitu hukuman mati. Kenyataan ini jelas menimbulkan keresahan jika dikaitkan dengan hak asasi manusia dan keberadaan Islam yang pada dasarnya amat menghormati agama lain dan juga tidak ada pemaksaan untuk memeluk suatu agama tertentu termasuk Islam. Sehingga dengan dimasukkanya riddah sebagai salah satu materi hukum pidana Islam dan sanksi pidana mati bagi pelakunya, dianggap oleh sebagian kalangan bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip dasar agama Islam. Mengkaji ulang masalah riddah adalah hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Sehingga dapat melahirkan suatu konsep hukum Islam yang dinamis tanpa harus mengorbankan syari'ah. Sebab adanya tuntutan realitas sosio-politik yang menghendaki pelaksanaan syari'ah secara kaffah pada satu sisi dan menjunjung hak kebebasan beragama dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM) pada sisi lainnya. Hal ini juga yang menjadi perhatian sosok ulama besar seperti Yusuf al-Qaradawi dan Abdullah Ahmed an-Na'im. Pemikiran dua cendikiawan ini (al-Qaradawi dan an-Na'im), sepintas lalu terlihat sangat berseberangan. Namun hal inilah yang menarik bagi penulis untuk menelitinya lebih jauh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pendapat al-Qaradawi dan an-Na'Ä«m mengenai konsep riddah yaitu riddah dalam pandangan al-Qaradawi dianggap sebagai suatu tindak pidana, sehingga bagi pelaku harus diberi hukuman yaitu hukuman mati dan hukuman terhapusnya kepemilikan terhadap hartanya. Pandangan al-Qaradawi tidak menekankan adanya hak asasi manusia dalam pemberlakuan syari'ah berkenaan dengan riddah. Pandangan al-Qaradawi mengenai ngenai maqasid al-syari'ah termasuk dalam kaitannya dengan riddah merupakan perlindungan berkaitan dengan posisi manusia secara individual bukan manusia makhluk sosial yang plural. Sementara riddah menurut an-Na'Ä«m, adalah tidak cukup memadai alasan-alasan untuk mendukung sebagai materi hukum pidana Islam karena hanya bersandar pada hadis|. Riddah dilegitimasi dari ayat-ayat periode tahun-tahun pertama periode Madinah adalah gambaran Islam yang terkesan tidak toleran. Pandangan an-Na'Ä«m amat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat Sudan, sehingga pemberlakuan jarimah hudud terhadap pelaku riddah sangat kental nuansa politis daripada teologis. Pandangan mengenai hifzu ad-din tidak hanya di maknai hak untuk beragama dan berkeyakinan serta mengamalkan ajaran agamanya, tetapi juga menyangkut memelihara dan melindungi hak orang lain untuk beragama. Relevansi pandangan kedua tokoh tersebut dalam konteks keindonesiaan adalah perlunya penelaahan kembali konsep riddah yang ada. Jika riddah menjadi salah satu materi pembahasan hukum pidana Islam, keadaan ini jelas paradoks dengan wacana kebebasan beragama yang berkembang di tengah masyarakat muslim dewasa ini khususnya Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat multikultural.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: PEMBIMBING: DR. SUSIKNAN AZHARI, MA
Uncontrolled Keywords: Riddah, hak asasi manusia, hukum pidana Islam, sanksi pidana mati, hukum Islam
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Last Modified: 04 May 2012 16:41
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1844

Actions (login required)

View Item View Item