KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

NAILl FITRIYATI, NIM: 03360236 (2007) KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (5MB) | Preview
[img] Text (KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM)
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (6MB)

Abstract

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badanbadan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahakamah Konstitusi. Sedangkan dalam ketatanegaraan Isla~ kek.-uasaan kehakiman dilaksanakan oleh Peradilan Madza/im dan Qadhi Al-Qudhat. Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia hanya menjalankan fungsi peradilan. Akan tetapi, lembaga-lembaga peradilan dalam Islam,~elain berfungsi sebagai lembaga peradilan, juga berfungsi sebagai lembaga yang menangani urusan-urusan lain di luar urusan peradilan, seperti pengelolaan gaji dan tunjangan sosial, mengawasi harta wakaf, dan lain sebagainya. Bagaimanakah lembagalembaga peradilan tersebut menjalankan fungsinya dan · mendistribusikan wewenangnya diantara sesama lembaga peradilan, serta apakah persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini mengkaji tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Talll Negara Indonesia dan Hukum Talll Negara lslmn, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sosio-historis, dengan metode analisa diskriptif dan komparatif Berdasarkan analisis perbandingan kekuasaan kehakiman dalarn perspektif hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam, maka dapat disimpulkan bahwa kek:uasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh embaga-lembaga peradilan yang menjalankan fungsi peradilan. Sedangkan dalam perspektif hukum tata Negara Islam, selain melaksanakan fungsi peradilan, lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman juga melaksanakan fungsi lain di luar fungsi sebagai lembaga peradilan. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman yang diterapkan saat ini tidak jauh berbeda dengan sistem kekuasaan kehakiman pada masa awal pembentukannya. Hanya masalah independensi kekuasaan kehakiman dan badan-badan peradilan yang melaksanakannya saja yang merupakan dobrakan barn dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sedangkan mengenai pendistribusian wewenang dan fungsi lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak mengalami perubahan, kecuali keberadaan Mahkamah Konstitusi yang merupakan hasil dari kebijakan dan adanya pembaharuan di bidang kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, system kekuasaan kehakiman dalam perspek'1if hokum tata Negara Islam yang dimaksud dalam penelitian ini, temyata pada masa sekarang tidak terdapat lagi penerapannya secara utuh, kecuali oleh Arab Saudi yang masih bercorak monarki mumi, sekalipun negara-negara tersebut menyatakan secara jelas di dalam undang-undang dasar negaranya bahwa Islam sebagai agama Negara.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: 1. SITI FATIMAH, SH. M. HUM. 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.
Uncontrolled Keywords: Kekuasaan kehakiman
Subjects: Perbandingan Madzhab
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzab (S1)
Depositing User / Editor: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 03 Dec 2015 01:02
Last Modified: 03 Dec 2015 01:02
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18485

Actions (login required)

View Item View Item