IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG POLIGAMI DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN

RAFIAHAINI, NIM. 1120310001 (2015) IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG POLIGAMI DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG POLIGAMI DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN) 1120310001_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG POLIGAMI DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN) 1120310001_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang telah dipraktikkan oleh umat-umat terdahulu. Poligami adalah sebuah perkawinan dengan memiliki beberapa istri dalam waktu bersamaan. Islam datang tidak melarang poligami namun mengaturnya dengan pembatasan jumlah serta syarat keadilan bagi pelaksananya. Di Indonesia, perkawinan poligami juga dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Islam. Pemerintah kemudian membuat aturan tentang hal tersebut. Pintu poligami masih terbuka tapi ada syarat-syarat tertentu. Seorang suami yang ingin poligami harus melalui Pengadilan Agama. Pengadilan berhak menentukan boleh atau tidaknya poligami setelah melihat dan memeriksa syarat-syarat pengajuan izin poligami. Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah kota Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk poligami. Pada tahun 2010-2012 Pengadilan Agama Yogyakarta menerima sebanyak 18 perkara dengan alasan yang bervariasi, alasan karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban terdapat 3 kasus, alasan istri tidak dapat memberikan keturunan 3 kasus dan alasan terbanyak yang tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yakni 12 kasus. Melalui pendekatan system maqaḥid syariah, penelitian ini dimaksudkan hendak mengetahui sekaligus memperoleh gambaran secara objektif tentang bagaimana wujud pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu bagaimana wujud pertimbangan hukum dalam putusan ijtihad hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perkara poligami dan bagaimana peran ijtihad hakim dalam putusan perkara poligami dan kontribusinya terhadap hukum perkawinan Indonesia. Dengan berpijak kepada kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini menyimpulkan dua hal sebagai berikut: pertama, wujud pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan pada pemahaman naṣ dalam konteks maqaṣid syari’ah-nya, pertimbangan hukum yang digunakan sesuai kemaslahatan umum dan dinamika masyarakat. Hanya saja, Majelis hakim belum begitu membuka diri dalam ijtihad putusannya, seperti yang terlihat dalam beberapa putusan perkara poligami. Kedua, para hakim melihat ada atau tidak adanya pihak yang merasa dirugikan, terutama istri dan anak-anak dalam perkawinan yang sah atau tidak. Jika merasa tidak ada yang dirugikan maka bisa saja perkara poligami dikabulkan dengan pertimbangan kemaslahatan. Karena meskipun poligami dibatasi sedemikian ketat oleh undang-undang namun agama tetap membolehkannya. Dalam hal perkara ini hakim berperan sebagai pembuat undang-undang (jugde make law) artinya ketika permasalahan tersebut tidak ditemukan dalam konteks normatif maupun yuridis hakim kemudian melakukan ijtihad sebagai upaya penemuan hukum. Karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara apapun yang masuk dalam persidangan, sehingga permasalahan apapun yang masuk dapat diputus dengan prinsip keadilan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item