TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR. 280/PDT.G/2014/PA.YK)

RISMA ALVI AZIZAH, NIM. 09350041 (2015) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR. 280/PDT.G/2014/PA.YK). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR. 280/PDT.G/2014/PA.YK)) 09350041_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR. 280/PDT.G/2014/PA.YK)) 09350041_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan merupakan sunnatullah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam agama. Ketentuan dalam hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk di dalamnya telah diketahuinya kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak. Putusnya perkawinan karena adanya putusan Pengadilan terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan ketika melangsungkan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk bermula dari diketahuinya status Termohon yang ternyata ketika menikah dengan Pemohon menggunakan identitas diri yang tidak benar dan masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat dimohonkan pembatalan. Berdasarkan perkara tersebut peneliti tertarik untuk mendiskripsikan lebih lanjut tentang akibat hukum yang timbul karena adanya pembatalan perkawinan dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatalan perkawinan. Jenis penelitian ini adalah Library Reseach atau penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-analitik. Pengumpulan data dilaksanakan dengan mengumpulkan dokumen/putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.Yk. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Proses analisa yang digunakan adalah kualitatif dengan kerangka berfikir penalaran induktif deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1) Undang – undang di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan bukan hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga Kompilasi Hukum Islam mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegas perkara pembatalan perkawinan, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum. Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini. Menjawab pokok masalah akibat hukum yang timbul karena adanya pembatalan perkawinan yaitu sesuai dengan KHI pasal 74 ayat 2. KHI pasal 74 ayat 2 membahas tentang keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 2) Keputusan hakim tersebut sudah sesuai dengan qawaidul fiqhiyah yaitu seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus sesuai dengan kemaslahatan terhadap masyarakat dan hakim telah menghilangkan kemadaratan bagi Pemohon.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item