PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA lSBAT NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (STUDI TERHADAP PERKARA NO.190/PDT.G/2004/PA/SMN)

Muhammad Dahlan, NIM.: 00350043 (2009) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA lSBAT NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (STUDI TERHADAP PERKARA NO.190/PDT.G/2004/PA/SMN). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA lSBA T NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (STUDI TERHADAP PERKARA NO.190/PDT.G/2004/PA/SMN))
00350043_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text (PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA lSBA T NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (STUDI TERHADAP PERKARA NO.190/PDT.G/2004/PA/SMN))
00350043_BAB II_BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Para pelaku pernikahan di bawah tangan pada umumnya tidak mempunyai akta nikah. Yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti saat ia membutuhkan akta nikah guna untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi anaknya, dan salah satunya digunakan untuk mengurus surat keterangan pensiun janda atas suaminya yang telah meninggal dunia. Akan tetapi Hal tersebut sekarang sudah bisa diatasi dengan Isbat Nikah Poligami. Akan tetapi Pengadilan Agama dihadapkan pada persoalan yang dilematis. Apabila ada (permohonan) isbat nikah poligami, di satu sisi isbat nikah poligami melegalkan nikah di bawah tangan, di sisi lain isbat nikah terhadap nikah di bawah tangan yang memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak melanggar Hukum Perkawinan Islam, jika ditolak berarti Pengadilan menafikan akad nikah yang sah menurut syari'at Islam, selain itu banyak perempuan dan anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Agama dituntut untuk memberikan keputusan dengan pertimbangan yang mengandung kemaslahatan yang lebih besar sesuai dengan rasa keadilan yang tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berhubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama terhadap perkara isbat nikah poligami perkara nomor : 190/Pdt.G/2004/PA/Smn memberikan suatu sistem bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami, Hakim dalam memutuskan suatu perkara memperhatikan dengan suatu hal dengan objektif, dengan pertimbangan yang matang. Yakni mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mengabulkan atau menolak perkara tersebut berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Terhadap perkara tersebut berdasarkan kemaslahatan bagi keluarga Termohon I dan II, dan dengan pertimbangan syarat-syarat poligami yang tidak terpenuhi seperti yang tercantum Pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974 jo Pasal 57 KHI. Dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1/ 1974 jo Pasal 58 ayat (1) KHI,beserta surat pernyataan yang membuat isteri dizalimi dikarenakan paksaan suami untuk berpoligami, maka isbat nikah poligami tersebut ditolak.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: Yasin Baidi, M.Ag
Uncontrolled Keywords: pernikahan di bawah tangan, kepastian hukum perkawinan, Isbat Nikah Poligami
Subjects: Hukum Keluarga > Keluarga Islam
Hukum Islam > Fiqih > Pernikahan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (S1)
Depositing User: Edi Prasetya [edi_hoki]
Date Deposited: 26 Oct 2023 15:35
Last Modified: 26 Oct 2023 15:54
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1912

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum