EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH (DBKS) OLEH KEMENTERIAN AGAMA DIY DI LIMA KUA KABUPATEN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INNOVA DINNY NOOR, NIM. 11250051 (2015) EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH (DBKS) OLEH KEMENTERIAN AGAMA DIY DI LIMA KUA KABUPATEN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH (DBKS) OLEH KEMENTERIAN AGAMA DIY DI LIMA KUA KABUPATEN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) 11250051_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH (DBKS) OLEH KEMENTERIAN AGAMA DIY DI LIMA KUA KABUPATEN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) 11250051_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait evaluasi kebijakan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh Kementerian Agama DIY di Lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh: 1) instruksi Gubernur DIY Nomor 10 inst/1993 tentang pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di seluruh DIY, 2) bagaimana pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama DIY. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil objek pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian Agama DIY terhadap program DBKS di Lima KUA Kab DIY. Sedangkan subjek penelitiannya adalah Kementerian Agama DIY dan lima KUA: Kota Gede-Yogyakarta, KUA Sentolo-Kulonprogo, KUA Patuk-Gunungkidul, KUA Sewon-Bantul, KUA Mlati-Sleman. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Setelah data terkumpul, kemudian diolah, dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian Agama DIY terhadap program DBKS di Lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi adanya tahapan DBKS, monitoring, metode evaluasi, sumber-sumber evaluasi (tim evaluasi dan anggaran), dampak evaluasi, hambatan dan kelebihan terkait DBKS. Pada pelaksanaan evaluasi kebijakan program DBKS, Kementerian Agama DIY bekerjasama dengan instansi lain,seperti: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kepolisian Daerah (Polda), Pelayanan Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian dan Perkawinan (BP4), serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Adanya pelaksanaan evaluasi kebijakan oleh Kementerian Agama DIY terhadap program DBKS di Lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan dampak positif terhadap pihak terkait, seperti pihak KUA sebagai tim fasilitator untuk Warga Binaan dan Warga Binaan yang mendapatkan program DBKS. Pencanangan DBKS mulai dari tahun 1992 dan berjalan sampai sekarang, akan tetapi hambatan terkait program DBKS seperti kurangnya dana serta luasnya wilayah di masing-masing desa yang ujungnya berpengaruh pada pendataan warga (Warga Binaan) belum terminimalisirkan dengan baik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item