LATAR BELAKANG DAN PROSES KEBIJAKAN PERPPU PRESIDEN SBY (RUU UU NO.1 TAHUN 2014) DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

MUHAMMAD HANAFI ASABARANI, NIM. 09370048 (2016) LATAR BELAKANG DAN PROSES KEBIJAKAN PERPPU PRESIDEN SBY (RUU UU NO.1 TAHUN 2014) DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (LATAR BELAKANG DAN PROSES KEBIJAKAN PERPPU PRESIDEN SBY (RUU UU NO.1 TAHUN 2014) DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM) 09370048_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (LATAR BELAKANG DAN PROSES KEBIJAKAN PERPPU PRESIDEN SBY (RUU UU NO.1 TAHUN 2014) DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM) 09370048_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (723kB)

Abstract

MUHAMMAD HANAFI ASABARANI. Latar Belakang dan Proses Kebijakan Perppu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (RUU UU No.1 Tahun 2014) dalam perspektif Politik Islam. Skripsi. Yogyakarta:jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015. Latarbelakang penelitian ini adalah bahwa idealnya seorang Presiden berlaku adil sesuai dengan posisi dirinya selaku pemimpin. Namun dalam kenyataannya kebijakan yang dikeluarkan Presiden dalam RUU UU No. 1 Tahun 2014. Namun kenyataannya keluaran kebijakan Presiden menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Oleh karena itu perlu perlu adanya implementasi dari dasar pemerintahan yang demokratis dengan keluaran kebijakan yang ada. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana kebijakan Perppu Presiden SBY dalam perspektif kebijakan Publik, bagaimana proses kebijakan Perppu Presiden SBY dalam perspektif Politik Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ada tidaknya kesesuaian antara visi demokratisasi pemerintahan Presiden SBY dengan keluaran Kebijakannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar kebijakan Perppu Presiden SBY. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbbagai sumber literature. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) latar belakang kebijakan Perppu Presiden sesuai tidaknya dengan teori kebijakan public, sebagaimana idealnya dalam setiap kepemimpinan mengeluarkan kebijakannya.(2) proses kebijakan Perppu Presiden akan diuji melalui mekanisme yang dilaluinya, apakah melalui proses musyawarah ataukah tidak, sebab dari situ akan terlihat sesuai tidaknya dengan prinsip musyawarah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item