KEDUDUKAN TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN MENURUT PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

QURROTAL A'YUNI - NIM. 04360037 , (2009) KEDUDUKAN TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN MENURUT PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Terkait dengan masalah status talak di luar sidang Pengadilan Agama, bahsul masail NU dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta Tahun 1989 telah memberikan keputusan hukum bahwa talak adalah hak prerogatif suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa alasan sekalipun. Oleh karena itu apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung 'iddahnya. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu 'iddah raj'iyyah. Sedangkan Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya yang disidangkan pada hari Jum’at, 8 Jumadal Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M memberikan sebuah putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah. Pandangan NU dan Muhammadiyah di atas mencerminkan suatu hal yang kontradiktif. Masing-masing memiliki metode istimbat sendiri-sendiri. Berangkat dari dua pendapat di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dalil/metode penetapan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam memotret permasalahan tersebut serta untuk mendalami masalah perceraian di luar persidangan, penyusun menggunakan penelitian pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu analisis data didekati dari norma-norma hukum, maksudnya menganalisis dalil/ metode penetapan hukum yang digunakan NU maupun Muhammadiyah. Selanjutnya kedua dalil tersebut dikomparasikan, sehingga dapat diketahui di antara dua pendapat itu manakah yang lebih relevan dengan kondisi sekarang ini. Dari hasil penelitian, setelah mengkaji literatur yang didapat, penyusun berkesimpulan bahwa NU dalam memahami status talak di luar sidang masih memegang pendapat ulama klasik serta adanya keberpihakan dan pembelaan NU terhadap ulama sebagai produsen kitab-kitab kuning. Adapun Muhammadiyah dalam penyelesaian masalah tersebut menggunakan ijtihad kontemporer yang mengedepankan aspek kemaslahatan sosial. Dari dua pendapat di atas maka keputusan Muhammadiyahlah yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat sekarang ini karena lebih mengedepankan aspek kemaslahatan sosial. Untuk keputusan NU di atas patut ditinjau kembali - untuk tidak mengatakan secara radikal dan tidak relevan – demi terwujudnya kemaslahatan umat, menekan sekecil mungkin dampak negatif yang muncul dari perceraian di luar sidang demi tercipta kepastian hukum. Kalau perkawinan saja harus mendatangkan saksi, mengapa perceraian (talak) tidak?

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: PEMBIMBING: DRS. SUPRIATNA, M.SI
Uncontrolled Keywords: talak di luar sidang , bahsul masail NU, hak prerogatif suami, metode istimbat, ijtihad kontemporer
Depositing User: Users 1 not found.
Last Modified: 04 May 2012 16:41
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1956

Actions (login required)

View Item View Item