PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN ATAS ADANYA PERLAWANAN PIHAK KETIGA DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA (Risalah Lelang Nomor 30/2012)

WAHYU IRFAN SAFEI, NIM: 11340101 (2015) PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN ATAS ADANYA PERLAWANAN PIHAK KETIGA DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA (Risalah Lelang Nomor 30/2012). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN ATAS ADANYA PERLAWANAN PIHAK KETIGA DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA (Risalah Lelang Nomor 30/2012)) 11340101_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN ATAS ADANYA PERLAWANAN PIHAK KETIGA DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA (Risalah Lelang Nomor 30/2012)) 11340101_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pinjam-meminjam biasanya akan terdapat jaminan seperti halnya jaminan hak atas tanah, UU No. 04 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang selanjutnya disebut UUHT,merupakan sebuah bentuk aturan khusus untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan hak atas tanah. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (KPKNL) merupakan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang berada dibawah Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebagai lembaga negara yang melaksanakan parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, dimana tujuan dari Pasal 6 tersebut untuk melindungi dan mempermudah kreditur dalam menghadapi kredit macet, yaitu proses yang efektif dan efisien, tetapi dalam melaksanakan amanat Pasal 6 UUHT tersebut, tidak seperti apa yang diharapkan oleh kreditur, masih sering terdapat kendala yaitu adanya gugatan dari pihak ketiga, seperti kasus Ibu Sri Ekowati selaku penggugat, dimana penggugat mengajukan gugatan atas kepemilikan Obyek yang diagunkan oleh debitur sehubungan dengan adanya risalah lelang No. 30/2012, sehingga pihak kreditur yaitu PT. BPRS Dana Hidayatullah tidak dapat serta merta melakukan eksekusi, seperti apa yang diamanatkan Pasal 6 UUHT. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik, dimana penulis mendiskripsikan pelaksanaan parate eksekusi terhadap adanya pihak ketiga dan hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan parate eksekusi di KPKNL Yogyakarta, dengan menggunakan jenis penelitian field research, dimana penulis turun langsung ke KPKNL Yogyakarta untuk mencari kasus-kasus yang bersangkutan, dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka penulis menganalisa dan mempelajari pelaksanaan parate eksekusi tersebut dan dengan data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan telaah pustaka maka penulis akan menyimpulkan bagaimana penyelesaian masalah pelaksanaan parate eksekusi atas adanya pihak ketiga. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan penyelesaian masalah pelaksanaan parate eksekusi atas adanya pihak ketiga di KPKNL Yogyakarta dapat ditempuh dengan dua strategi: 1) Melalui Jalur Non Litigasi yaitu melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan cara Reschedulling/penjadwalan kembali, Reconditioning/usaha dengan cara mengubah sebagian/seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama, dan Recstructing/mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. 2) Melalui Jalur Litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dimana penyeleseiannya melalui jalur persidangan seperti pelelangan Risalah Nomor 30/2012 tidak dapat melakukan lelang dengan jalur parate eksekusi karena adanya gangguan dari pihak ketiga, maka pelelangan tersebut berdasarkan titel eksekutorial dimana memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item