VANDALISME DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

MOHAMMAD AFIN MASRIJA, NIM. 11360005 (2015) VANDALISME DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (VANDALISME DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) 11360005_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (VANDALISME DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) 11360005_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (801kB)

Abstract

Vandalisme merupakan tindakan seseorang yang menghacurkan barangbarang berharga baik milik individu maupun milik umum yang dimaksud disini adalah tindakan seperti pengerrusakan gedung, coret-coret terhadap fasilitas umum maupun pengerusakan terhadap fasilitas umum. Vandalime terjadi setidaknya ada empat yaitu: alasan keuntungan, memperkenalkan ideologi, kenikmatan, memeperoleh eksistensi. Hukum Islam maupun Hukum positif tidak ada ayat maupun pasal yang secara khusus membahas tentang vandalisme. Namun demikian tidak berarti bahwa tindakan tersebut bisa dibenarkan sepenuhnya apalagi bila melihat damapak dan kerugian yang kemudian ditimbulkan akibat dari tindakan tersebut. jika merujuk pada tindakannya dan kerugiannya maka hukum Hukum Islam dan Hukum Positif sepekat untuk melarang tindakan vandalisme. Melalui penelitian konseptual ini dapat dismpulka bahwa tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan apalagi dalam hukum Islam itu sendiri ada kaidah yang berbunyi bahwa setiap kerugian harus dihapuskan, bahkan dalam kaidah turunannanya disebutkan bahwa menolak kerugian itu lebih diutamakan daripadda mengambil sebuah keuntungan sedangkan. Hukum Islam menawarkan solusi melalui hukuman ta’zir. ta’zir sendiri merupakan hukuman yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim atas dasar ketiadaan hukumna yang jelas di dalam Al Qur’an. Sedangkan dalam Hukum Positif menjawabnya melalui Pasal 406-407 KUHP dan juga pasal 387 KUHP. Kedua hukum terseut tampak kokoh jika disandingkan namun demikian effektifitas sebuah hukum juga ditentukan oleh respon dari masyarakt, aparat dan fasilitas. Tanpa itu semua hukum hanya akan menjadi simbol

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item