PRAKTIK PERJANJIAN PERKAWINAN DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG (PERSPEKTIF FIKIH DAN HUK M PERKAWINAN INDONESIA)

ADIB AUFAL MAROM, NIM. 11350044 (2016) PRAKTIK PERJANJIAN PERKAWINAN DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG (PERSPEKTIF FIKIH DAN HUK M PERKAWINAN INDONESIA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PRAKTIK PERJANJIAN PERKAWINAN DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG (PERSPEKTIF FIKIH DAN HUK M PERKAWINAN INDONESIA)) 11350044_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (PRAKTIK PERJANJIAN PERKAWINAN DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG (PERSPEKTIF FIKIH DAN HUK M PERKAWINAN INDONESIA)) 11350044_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB)

Abstract

Perjanjian merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkeculi dalam perkawinan. Dan menjadi suatu keharusan untuk memenuhi suatu perjanjian apabila perjanjian tersebut sudah dibuat. Seperti halnya fenomena perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. Perjanjian perkawinan itu dibuat karena kondisi masyarakat di desa itu sendiri memiliki tingkat perekonomian dan pendidikan yang relatif rendah yang pada umumnya belum memiliki kemandirian, kemapanan ekonomi, maupun psikisnya sebagai seorang ayah maupun suami nantinya. Oleh karena itu, dibuatlah beberapa perjanjian dalam perkawinanya. Beberapa perjanjian perkawinan yang disepakati dalam perkawinan masyarakat di desa tersebut antara lain adalah, perjanjian penangguhan berhubungan intim, penangguhan nafkah, penangguhan untuk tinggal serumah serta perjanjian dalam hal penundaan untuk memiliki keturunan. Di sisi lain apabila dilihat dari perspektif fikih, ulama’ membedakan perjanjian dalam tiga klasifikasi, yaitu perjanjian yang sesuai dengan syari’at, bertentangan dengan syari’at serta perjanjian yang tidak ada larangan atau perintah untuk melakukannya di dalam syari’at. Kemudian dari ketiga pengklasifikasian itu, dibedakan hukum pemenuhan perjanjian perkawinan tersebut. Sedangkan jika dilihat dari hukum perkawinan di Indonesia tentang perjanjian perkawinan, telah dijelaskan dalam serangkaian sumber hukum materil dan hukum perdata Islam, yaitu terdapat dalam pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 dan inpres No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 45-52, sehingga dapat dijadikan sebagai objek penelitian bahwa, apakah perjanjian yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam konsep fikih dan sumber hukum materil yang ada dalam hal bentuk dari perjanjian tersebut dalam ranah administrasinya karena dalam penerapanya, perjanjian tersebut tidak ditaati oleh mereka dan perjanjian tersebut dibuat tidak tertulis, sebatas dalam bentuk lisan saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut. Karena penerapan perjanjian yang telah disepakati dalam kehidupan rumah tangga mereka, yang nantinya dihubungkan dengan hukum pemenuhan dari perjanjian yang dilakukan, serta untuk mengetahui kekuatan hukum dari perjanjian yang telah dimuat berdasarkan bentuk dan isi dari perjanjian yang telah dibuat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, dengan perolehan data yang besifat deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Sebagian data yang diperoleh berasal dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari para informan. Kemudian di dukung dengan sumber dari data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item