KAWIN PAKSA DALAM PANDANGAN KIAI KRAPYAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ARIF KURNIAWAN, NIM. 12350090 (2016) KAWIN PAKSA DALAM PANDANGAN KIAI KRAPYAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KAWIN PAKSA DALAM PANDANGAN KIAI KRAPYAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) 12350090_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (16MB) | Preview
	Text (KAWIN PAKSA DALAM PANDANGAN KIAI KRAPYAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) 12350090_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Dalam penelitian ini penyusun membahas tentang kawin paksa dalam perspektif Kiai Krapyak. Tulisan atau karya-karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan paksa menandakan bahwa praktek atau pelaksanaan perkawinan paksa masih masif dan sporadis di kalangan masyarakat. Menjadi permasalahnnya adalah ketika fenomena kawin paksa mengambil klaim dari ritus dengan menggunakan hujah agama sebagai pembenar praktek tersebut. Refleksi dari gagasan tersebut mengharuskan pengkajian yang multidisipliner dan holistik agar tidak menciderai apa yang menjadi ’ h dalam hal ini adalah diaplikasikan pada tujuan-tujuan perkawinan. Pemilihan Kiai Krapyak dalam penyusunan skripsi ini karena melihat potensi masyarakat kita yang masih gemar meminta fatwa kepada tokoh-tokoh agama dari pada menelaah dalam kajian hukum Islam maupun hukum Positif. Kiai merupakan produk Pesantren yang terbentuk dalam budaya aristokratik Nusantara yang amat kental, ditambah dengan adat yang dipegang teguh, menjadikan kedudukan seorang Kiai adalah panutan lahir dan batin. Setiap ucapannya adalah instruksi yang amat penting diperhatikan. Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan (field research). Bahan primer dari penelitian ini ialah pandangan Kiai-kiai Krapyak tentang kawin paksa yang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (Guided interview). Buku dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan tersebut juga menjadi bahan sekunder dari penyusunan skrpsi ini. Pendekatan yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun, dapat diperoleh bahwa tidak didapati definisi yang utuh mengenai kawin paksa. Kawin paksa bisa jadi manifestasi dari hak r apabila terpenuhi syarat-syarat dalam menentukan r, dan apabila tidak sesuai dengan konsep tersebut maka kawin paksa diposisikan sebagai ikrah. Pandangan dari Kiai-kiai Krapyak mempunyai pandangan yang berbeda secara literal. Akan tetapi secara esensial pandangan para Kiai Krapyak cenderung sama. Mereka sepakat bahwa kawin paksa sebisa mungkin untuk dihindari, meskipun dalam prakteknya kawin paksa merupakan akad yang sah. Hukum Islam tidak membenarkan adanya kawin paksa yang berkonotasi ikrah, kendatipun mayoritas mazhab fiqh sepakat adanya hak r. Mayoritas mazhab fiqh sepakat adanya hak tersebut dengan perspektif yang berbeda antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Hukum positif menyebutkan persetujuan kedua pasangan sebagai suatu keharusan, maka secara otomatis tidak ada kompromi terhadap kebolehan pelaksanaan kawin paksa.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item