TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

MOHAMMAD YAHDI, NIM. 12380098 (2016) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI)
12380098_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI)
12380098_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (2MB)

Abstract

Jumlah kaum muslim Indonesia yang mendaftar haji setiap tahun terus bertambah, sementara kuota haji terbatas. Hal ini mengakibatkan daftar tunggu (waiting list) menjadi panjang. Peningkatan waiting list berdampak pada penumpukan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dalam jumlah yang cukup besar. Menurut catatan setiap tahun, dana setoran haji dapat terkumpul minimal 10 triliun. Jumlah dana yang terkumpul naik dari 55 Triliun pada tahun 2012 menjadi 67,9 Triliun pada tahun 2013. Pada tahun 2015 naik lebih besar lagi hingga mencapai 83 Trilyun. Kementerian Agama dalam hal ini dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana tersebut. Pengelolaan dana BPIH seyogyanya sesuai dengan hukum Islam karena dana hasil pengelolaan akan digunakan untuk melayani dan memfasilitasi jamaah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Penyusun tertarik untuk meneliti pengelolaan dana BPIH dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini merupakan field research, yakni penelitian berbasis data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Namun pengumpulan data penelitian berupa hasil studi lapangan tersebut didukung dengan hasil studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada informan dari pihak Kementerian Agama selaku pengelola dana BPIH. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengambil fatwa atau pendapat dari referensi terkait pengelolaan dana dalam hukum Islam, termasuk kaidah-kaidah fiqhiyyah yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriftif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, kemudian menganalilis pengelolaan dana tersebut dalam pandangan hukum Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif, yakni mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma dalam hukum Islam. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan pengelolaan dana BPIH terdiri dari 3 unsur; penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran. BPIH diterima melalui bank syariah ataupun bank unit syariah. Namun pada daerah yang belum terdapat bank syariah atau bank unit syari’ah dapat diterima melalui bank transito konvensional. Karena dalam keadaan darurat dan terdapat kebutuhan mendesak, maka hal tersebut dapat dibenarkan. Selanjutnya, BPIH dikembangkan melalui SBSN, SUN, dan Deposito. Pengembangan yang dilakukan melalui SBSN dan Deposito telah sesuai dengan syari’at. Sedangkan yang melalui SUN dinilai tidak sesuai dengan syariah karena terdapat unsur ribawi berupa bunga. Kemudian mengenai pengeluaran BPIH baik untuk biaya operasional di tanah air dan Arab Saudi dipandang telah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pengeluaran untuk jamaah haji yang batal berangkat, dipandang tidak adil karena pengembalian tidak beserta nilai manfaat hasil pengelolaan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
Subjects: Muamalat
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Muamalah (S1)
Depositing User / Editor: Miftahul Ulum [IT Staff] ---- youtube : ulum virgo -------- Facebook : digilibuin
Date Deposited: 20 Apr 2016 08:30
Last Modified: 20 Apr 2016 08:30
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20293

Actions (login required)

View Item View Item