KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

SAID RACHMAN, NIM. 11370004 (2016) KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM) 11370004_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM) 11370004_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (891kB)

Abstract

Provinsi Aceh adalah daerah bersifat istimewa dan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), salah satunya keistimewaan dan kekhususannya adalah terbentuknya kelembagaan wali nanggroe sesuai amanat Pasal 96 dan 97 UUPA, dimana penyelenggara pemerintahan Aceh mengimplementasikan dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. Dalam proses pembentukan Qanun ini, terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini di sebabkan adanya tendensi dari kelompok dominan yang ada dalam kehidupan politik di Aceh. Perubahan yang terjadi selama Proses pembentukan qanun ini meninggalkan banyak pertanyaan, kepetingan apa yang diperjuangkan sehingga tarik ulur dalam proses yang menghabiskan 5 tahun hingga qanun perubahan di undangkan. Sehingga dalam penelitian ini di fokuskan. Pertama, bagaimana Konfigurasi politik pasca Mou Helsinki?. Kedua, Bagaimana karakter produk hukum qanun lembaga wali nanggroe?. Ketiga, Bagaimana pandangan politik Islam terhadap konfigurasi politik dalam mempengaruhi karakter produk hukum qanun lembaga wali nanggroe? Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Reseacrh) termasuk dokumen resmi proses qanun lembaga wali nanggroe. Dengan menggunakan metode dan pendekatan historis-yuridis, yang diaplikasikan dalam mendiskripsikan data-data yang telah dikumpulkan. penelitian ini menggunakan perspektif politik hukum dan politik islam dengan indikator konfigurasi politik, karakter produk hukum, dan padangan Islam yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan pokok permasalahan penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa, konfiguasi politik yang terjadi selama pemerintahan mantan GAM, telah menimbulkan sistem politik yang otoriter dalam perjalanan pemerintahan Aceh. Dan mempengaruhi terhadap karakter produk hukum yang konservatif/ortodoks/elitis mengikuti visi politik kelompok dominan di Aceh. selain itu, dalam pandangan Islam ternyata telah membuktikan adanya keterkaitan dengan pokok masalah sebelumnya, yakni pembentukan qanun lembaga wali nanggroe, mencoreng nilai kemaslahatan dalam kategori pemimpin Aceh, sibuk dengan kepentingan kelompok (kekuasaan) daripada kesejahteraan rakyat Aceh secara keseluruhan. Kata Kunci: Qanun Lembaga Wali Nanggroe, Politik Hukum, dan Politik Isla

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item