PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP KORUPTOR PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM

DIAN RUDY HARTONO, NIM: 11370069 (2016) PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP KORUPTOR PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP KORUPTOR PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM) 11370069_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP KORUPTOR PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM) 11370069_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Korupsi merupakan fenomena yang tidak asing di Indonesia. Tindak kejahatan korupsi menjadi permasalahan yang tidak ada habis-habisnya di negeri ini. Di Indonesia, tindak kejahatan korupsi masuk daftar extraordinary crime. Tidak jarang seorang penyelenggara negara melakukan kejahatan korupsi. Dampak dari korupsi begitu luas mencakup hampir seluruh aspek kehidupan. Pada tahun 2013-2015 hukum positif di Indonesia menjatuhkan hukuman tambahan di beberapa kasus korupsi. Seorang hakim di dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Namun, hukuman tambahan terhadap koruptor dirasa mendapat respon pro kontra di berbagai kalangan akademisi, praktisi, maupun aktivis HAM. Selain itu sangat jarang hakim meberikan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi. Maka dari itu, penulis mencoba meneliti bagaimana tinjauan pencabutan hak politik terhadap koruptor dari sudut pandang keadilan dan persamaan nomokrasi Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku, makalah, putusan dan kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data yang dikaji. Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan. Hasil penelitian ini, bahwa pencabutan hak politik terhadap koruptor sudah mengedepankan prinsip keadilan dan persamaan nomokrasi Islam. Pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan bentuk perlindungan bagi kemaslahatan umat. Seorang koruptor bisa dipahami telah melalaikan prinsip nomokrasi Islam. Pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan bentuk keadilan negatif. Pencabutan hak politik terhadap koruptor tersebut merupakan konsekuensi dari penyalahgunaan amanat, hak dan tanggung jawab penguasa (wakil rakyat) yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar norma, etika (adab) berpolitik. Pelaku kejahatan korupsi menyalahgunakan amanat yang merugikan kepentingan umum. Dalam konteks penyelenggaraan negara, amanat dapat berupa kekuasaan atau kepemimpinan. Kekuasaan atau kepimimpinan adalah suatu bentuk pendelegasian atau pelimpahan wewenang orang-orang yang dipimpinnya. Berhubung bahwa kekuasaan adalah amanat, maka secara tegas pemegang kekuasaan dilarang menyalahgunakan kekuasaan yang diamanatkannya. Kata Kunci : Korupsi, Koruptor, Hak Politik dan Nomokrasi Islam

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item