KEBIJAKAN BUPATI KUNINGAN NOMOR.451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 TENTANG PELARANGAN KEGIATAN AJARAN AHMADIYAH DI KUNINGAN JAWA BARAT (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)

IMAN JALALUDIN RIFA’I, NIM: 12370062 (2016) KEBIJAKAN BUPATI KUNINGAN NOMOR.451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 TENTANG PELARANGAN KEGIATAN AJARAN AHMADIYAH DI KUNINGAN JAWA BARAT (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (KEBIJAKAN BUPATI KUNINGAN NOMOR.451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 TENTANG PELARANGAN KEGIATAN AJARAN AHMADIYAH DI KUNINGAN JAWA BARAT (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH))
12370062_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text (KEBIJAKAN BUPATI KUNINGAN NOMOR.451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 TENTANG PELARANGAN KEGIATAN AJARAN AHMADIYAH DI KUNINGAN JAWA BARAT (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH))
12370062_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Diskursus pendistorsian Jemaat Ahmadiyah merebak di awal tahun 2000an. Fakta-fakta yang terjadi dilapangan adalah keluarnya fatwa MUI yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Pada tahun 2004 kelompok agama ini mendapat teguran dari pejabat daerah yang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) bupati, departemen agama, kejaksaan negeri kabupaten Kuningan Nomor : 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan. Surat Keputusan Bersama merupakan suatu kebijakan tertulis dari pemerintah yang bersifat mengatur secara umum. Namun yang terjadi pada Jemaat Ahmadiyah yang merupakan anggota Jemaatnya adalah Warga negara Indonesia mengalami kendala dalam pelayanan publik diantaranya adalah pelarangan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Jalaksana dan Penundaan E-KTP bagi anggota Jemaat Ahmadiyah Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Oleh sebab itu permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi ini yaitu : bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah. Penelitian ini menggunakan teori siyasah dusturiyah, bahwa fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasihanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) menggunakan metode deksriptif-analistis dengan pendekatan sosiologi politik. Penelitian ini menemukan bahwa Surat Keputusan Bersama yang melibatkan pejabat daerah kabupaten Kuningan Nomor: 451.7/KEP.58- Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah bertentangan secara konstitusional. Dimana konstitusi melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan menurut siyasah dusturiyah , dengan dikeluarkan SKB pejabat pemerintah daerah amatlah tidak mencerminkan prinsip-prinsip dari siyasah dusturiyah yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara, dengan berpijak kepada prinsip keadilan (al-adalah) dan persamaan di depan hukum (al-musawwah). Menurut maqashid asy-syari’ah dikeluarkannya SKB mengenai pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan mencerminkan tidak adanya perlindungan terhadap lima unsur pokok yaitu hifzh al-dīn (pemeliharaan agama), hifzh al-nafs (pemeliharaan jiwa), hifzh al-aql (pemeliharaan akal), hifzh al-nasl (pemeliharaan keturunan), dan hifzh al-māl (pemeliharaan harta). Kata Kunci: Jemaat Ahmadiyah, Konstitusional, Siyasah Dusturiyah, dan Maqashid al-syari’ah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: DR. AHMAD PATTIROY, M.Ag.
Uncontrolled Keywords: Jemaat Ahmadiyah, Konstitusional, Siyasah Dusturiyah, dan Maqashid al-syari’ah.
Subjects: Jinayah Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 02 Jun 2016 08:34
Last Modified: 02 Jun 2016 08:34
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20546

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum