PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

NAFDIN ALI CHANDERA, NIM : 1320312091 (2016) PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA) 1320312091_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA) 1320312091_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui praktik pencacatan perkawinanan beda agama yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta; (2) menjelaskan apakah praktik pencatatan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori Public Policy (kebijakan publik).Teori kebijakan publik adalah teori yang digunakan untuk menganalisis kebijakan pemerintah, pernyataan pemerintah mengenai persoalan tertentu, langkah yang diambil (atau tidak seharusnya diambil) untuk menerapkan kebijakan, dan penjelasan yang diberikan mengenai sesuatu yang terjadi. Teori Kebijakan Publik membahas tentang tahap-tahap yang dilakukan antara lain: proses formulasi kebijakan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, sehingga sesuai dalam meneliti prosedur pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Tesis ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan metode kualitatif. Tesis ini mendasarkan pembahasan pada kajian yuridis empiris yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian yang diteliti dengan terlebih dulu meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan mengkajinya dengan melihat aturan hukum yang ada. Praktik pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta didominasi dengan pencatatan berdasarkan bukti dispensasi gereja. Dispensasi gereja sebagaimana yang terjadi dalam realitas lapangan, adalah cara yang tidak murni. Dispensasi gereja merupakan penyelundupan hukum karena seseorang diminta untuk tunduk di bawah aturan agama tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Praktik pencacatan perkawinanan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia. Karena idealnya ketika seorang pasangan beda agama yang hendak mencatatkan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf (a) harus berdasarkan bukti penetapan Pengadilan bukan melalui praktik penyelundupan hukum melalui pemberkatan di gereja. Key Words: Pencatatan Perkawinan Beda Agama; Teori Public Policy

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item