ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HOMOLOGASI ATAS ACCORD TENTANG KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 62 PK/PDT.SUS/2012 MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN NO. 033 K/N/2006 MAHKAMAH AGUNG)

ZUHROTU SAKINAH, NIM. 12340146 (2016) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HOMOLOGASI ATAS ACCORD TENTANG KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 62 PK/PDT.SUS/2012 MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN NO. 033 K/N/2006 MAHKAMAH AGUNG). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HOMOLOGASI ATAS ACCORD TENTANG KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 62 PK/PDT.SUS/2012 MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN NO. 033 K/N/2006 MAHKAMAH AGUNG))
12340146_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (8MB) | Preview
[img] Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HOMOLOGASI ATAS ACCORD TENTANG KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 62 PK/PDT.SUS/2012 MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN NO. 033 K/N/2006 MAHKAMAH AGUNG))
12340146_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (996kB)

Abstract

Putusan penolakan homologasi accord dalam perkara kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang dalam Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 dan perkara kepailitan PT. Beruangmas Perkasa dalam Putusan No. 033 K/N/2006 menimbulkan berbagai penafsiran dan pertanyaan. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyangkut kedudukan para kreditor dalam hal ini kreditor separatis, sedangkan perdamaian kepailitan sendiri hanya menyangkut kreditor konkuren. Yang penyusun kaji dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam menolak homologasi atas accord pada kedua putusan tersebut. Penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Penolakan Homologasi Atas Accord Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Tentang Kepailitan (Studi Kasus Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung dan Putusan No. 033 K/N/2006 Mahakamh Agung). Dengan Rumusan Masalah apa pertimbangan Hakim dalam menolak Homologasi atas Accord dalam Putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan dan prinsip kepastian hukum serta prinsip keadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Semarang dengan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif empiris. Hasil penelitian didapat bahwa, pertimbangan hakim dalam Putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 menyatakan bahwa perdamaian dianggap tidak cukup terjamin pelaksanaannya sesuai Pasal 159 ayat (2) UU RI No. 37 Tahun 2004. Dalam hal ini pertimbangan hakim sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 159 ayat (2), bahwa pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dikarenakan kreditor separatis tidak memberikan dukungan terhadap perdamaian tersebut, sedangkan sebagian besar dari harta kreditor pailit adalah hak tanggungan yang dijaminkan kepada kreditor separatis. Meskipun dalam Pasal 149 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferent tidak berhak mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian. Meskipun demikian jika sebagian harta debitor pailit adalah hak tanggungan yang dimiliki kreditor separatis maka dalam hal ini kreditor separatis patut untuk dimintai pendapat mengenai rencana perdamaian tersebut. Dalam putusan ini hakim telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Sedangkan hasil penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 033 K/N/2006, menyatakan bahwa pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, karena salah satu kreditor separatis (PT. Bank Mayora) tidak dapat melakukan perdamaian. Dalam putusan ini pertimbangan hakim tidak tepat, karena PT. Bank Mayora merupakan kreditor separatis yang tidak melepaskan haknya untuk didahulukan sehingga tidak terikat oleh perdamaian dan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan suara berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sehingga putusan ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords: penolakan homologasi, accord tentang kepailitan, studi kasus putusan no. 62 pk/pdt.sus/2012 mahkamah agung
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: H. Zaenal Arifin, S.Sos.I., S.IPI.
Date Deposited: 27 May 2016 16:01
Last Modified: 27 May 2016 16:01
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20868

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum