PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH SLEMAN (STUDI DI KABUPATEN SLEMAN)

ANI NURAENI, NIM. 12340148 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH SLEMAN (STUDI DI KABUPATEN SLEMAN). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH SLEMAN (STUDI DI KABUPATEN SLEMAN)) 12340148_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (23MB) | Preview
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH SLEMAN (STUDI DI KABUPATEN SLEMAN)) 12340148_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Secara yuridis bentuk perlindungan terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis telah diatur melalui UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geogarfis. Karena bentuk sanksi dan ganti rugi telah dijelaskan dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka dalam PP Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis tidak dijelaskan kembali tentang bentuk sanksi dan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran indikasi geografis. Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah metode penelitian lapangan (field research). Sifat yang digunakan deskriptif-analitis, dan pendekatan yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Adapun upaya yang dilakukan oleh penyusun untuk memperoleh data yaitu wawancara kepada petani salak pondoh Sleman serta lembaga yang menaungi indikasi geografis salak pondoh Sleman, observasi langsung di Kecamatan Tempel dan Kecamatan Turi dan dokumentasi dengan mempelajari buku persyaratan indikasi geografis salak pondoh Sleman Jogja serta berkas-berkas lainnya. Berdasarkan hasil penelitian penyusun, dapat disimpulkan pertama, meskipun secara yuridis ada aturan untuk melindungi pemegang sertifikat indikasi geografis, namun dalam prakteknya upaya tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (yang selanjutnya disebut KPIG-SPS) belum mendapatkan perlindungan hukum. Karena belum ada upaya untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran indikasi geografis yang dilakukan oleh oknum eksportir dan pengepul salak pondoh. Sehingga diperlukan langkahlangkah konkrit setelah diterbitkannya sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu berupa sosialisasi, pengawasan dalam proses pemasaran salak pondoh Sleman, dan tindakan represif secara tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran indikasi geografis. Akibat tidak ada tindak lanjut terhadap pelanggaran indikasi geografis, maka KPIG-SPS belum mendapatkan kesejahteraan sebagai pemegang sertifikat indikasi geografis. Karena upaya menciptakan kesejahteraan untuk KPIG tidak cukup dengan memberikan pelayanan dalam hal pengaturan tentang indikasi geografis, namun juga perlu adanya upaya menciptakan kedamaian dan kebagaiaan setiap anggota KPIG-SPS. Hal tersebut dapat diperoleh oleh KPIG-SPS, manakala pemerintah mampu proaktif mengatasi kasus pelanggaran indikasi geografis salak pondoh Sleman. Sehingga KPIG-SPS mampu meningkatkan perekonomiannya, dan memperoleh kesejahteraan. Kedua, Adapun upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY, ialah dengan menerima laporan dari KPIG-SPS, Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut PPHKI) melakukan penyelidikan, dan apabila kasus tersebut merupakan pelanggaran indikasi geografis, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item