STATUS HUKUM AKAD NIKAH AKIBAT ZINA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI’I)

ABDULLOH YAZID RUHAN LUTFI NIM: 02361468, (2009) STATUS HUKUM AKAD NIKAH AKIBAT ZINA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI’I). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (STATUS HUKUM AKAD NIKAH AKIBAT ZINA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI’I)) BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (STATUS HUKUM AKAD NIKAH AKIBAT ZINA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI’I)) BAB II,III.IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (433kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)

Abstract

Naluri seks merupakan kodrat yang ditundukkan pada diri manusia. Namun demikian perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks, dengan peraturan-peraturan tertentu, agar tidak terjadilah proses ontrailing (keluar dari rel) pada pola-pola seks, sehingga bertentangan dengan sistem regulasi seks yang konvensional, menjadi seks bebas atau perzinaan. Sebagai akibat dari seks bebas tersebut, secara praktis pernikahan wanita hamil sering terjadi di masyarakat, perkawinan tersebut memiliki banyak sebutan, namun pada prinsipnya pernikahan tersebut terjadi sebagai upaya untuk menutupi aib yang muncul akibat perbuatan zina. Dari perkawinan tersebut terdapat berbagai pendapat yang menyertainya. Abu Hanifah berpendapat wanita zina boleh dinikahi, baik oleh laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang tidak menjadi lawan berzinanya, oleh karena akad nikahnya yang sah. Tetapi apabila yang menikahi orang yang tidak menzinainya, maka suami tidak boleh menyutubuhi setelah akad dilakukan sampai bayi yang dikandungnya lahir, dalam riwayat yang lain beliau membencinya. Asy-Syafi'i juga berpendapat demikian, ia membolehkan menikahi wanita pezina, namun menurutnya untuk pernikahan wanita pezina dengan orang lain yang tidak menzinainya, suami boleh menyutubuhi istri seketika setelah akad nikah dilakukan, dalam riwayat yang lain beliau memakruhkannya. Sejalan dengan pendapat kedua ulama tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga membolehkan nikah zina dilakukan. Tetapi KHI tidak menyebutkan secara tegas hukum seorang baik-baik yang menikah dengan seorang pezina. Namun demikian, dengan mendeskripsikan, menganalisis serta mengkomparasikan pemikiran Abu Hanifah dan asy-Syafi’i untuk kemudian dicari pengaruhnya terhadap ketetapan hukum KHI dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu seluruh data yang diperoleh didudukkan dalam teori hukum yang baku, sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemikiran asy-Syafi'i lebih dominan mempengaruhi ketentuan hukum yang dibentuk oleh KHI, sehingga penafsiran ayat dalam Pasal 53 KHI yang mengatur tentang nikah zina lebih tepat bila menggunakan mafhum muhalafah seperti yang digagas oleh asy-Syafi'i, oleh karena itu KHI membolehkan nikah zina dilakukan oleh orang lain yang tidak menjadi lawan berzinanya. Oleh sebab akad nikahnya sah serta wanita zina dihukumi sebagai wanita sendiri sehingga dapat dinikahi oleh siapapun serta suami boleh menyetubuhi istrinya setelah akad nikah dilakukan. Meskipun pengertian itu diperoleh dari makna implisit yang muncul oleh karena tidak adanya aturan yang tegas dalam Pasal 53 KHI yang menyangkut masalah ini. Selain itu, karakter hukum asy-Syafi'i yang dinamis, yang memungkinkan adanya perubahan ketetapan hukum sesuai urf yang berlaku di masyarakat dengan mempertimbangkan Maqasid asy-Syari'ah dalam hal ini berkaitan dengan penjagaan terhadap keturunan (Hifzu al-Nasl), memberi pengertian bahwa KHI (Pasal 53) masih terbuka untuk perubahan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item