PROBLEMATIKA NIKAH HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN ( ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN )

DEDEH NURSOLIHAH, NIM. 12350088 (2016) PROBLEMATIKA NIKAH HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN ( ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN ). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PROBLEMATIKA NIKAH HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN ( ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN )) 12350088_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (PROBLEMATIKA NIKAH HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN ( ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN )) 12350088_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Nikah merupakan salah satu ikatan yang menjadikan halalnya seorang wanita dan laki-laki untuk menyalurkan naluri seksualnya. Hubungan seks sebelum adanya ikatan pernikahan adalah dilarang oleh Allah SWT. karena merupakan zina, akibatnya terjadi kehamilan diluar nikah yang akan berimbas pada keluarga dan anak yang dikandungnya. Kehamilan diluar pernikahan merupakan aib, oleh karena itu untuk menjaga nama baik keluarga dan anak yang ada dalam kandungannya, pernikahan menjadi solusi terbaik bagi pelaku. Pernikahan dalam keadaan wanita hamil akibat zina ini dinamakan nikah hamil. Kasus nikah hamil yang banyak terjadi inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta mengenai analisis pandangan hukum PPN KUA Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil, termasuk landasan hukum yang dipakai serta alasan dalam menikahkan wanita hamil, apakah sudah sesuai dengan aturan hukum Islam atau belum. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada beberapa responden, yaitu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banguntapan yang terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Bangutapan, dan Penghulu KUA Kecamatan Banguntapan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menjelaskan pandangan hukum PPN KUA Kecamatan Banguntapan terkait pernikahan hamil dengan melihat petunjuk yang ada dalam Al-Qur’an, hadis, pandangan para ulama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menganalisis digunakan metode deduktif dan induktif utuk menemukan suatu hukum yang dipakai. Adapun hasil penelitian ini adalah pandangan hukum PPN KUA Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil adalah boleh dilaksanakan, yaitu dengan laki-laki yang menghamilinya. Landasan yang dipakai adalah KHI pasal 53 dan surat An-Nūr (24) ayat 3. Alasan yang dipakai ketika melihat pelaku nikah hamil adalah kemalahatan anak dan status nasab bagi anak yang ada dalam kandungan. Perkawinan dianggap menjadi solusi yang akan menyelamatkan aib keluarga juga nasab anak yang dikandung. Penyusun berpendapan bahwa pandangan PPN KUA Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil sudah sesuai dengan hukum Islam dan aturan undang-undang yang berlaku.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item