TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MURABAHAH DI BMT BINAMAS PURWOREJO

KHOTIBUL UMAM, NIM. 12380030 (2016) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MURABAHAH DI BMT BINAMAS PURWOREJO. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MURABAHAH DI BMT BINAMAS PURWOREJO) 12380030_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MURABAHAH DI BMT BINAMAS PURWOREJO) 12380030_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

BMT Binamas Purworejo merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Ia memiliki peran penting di tengah masyarakat. Dalam kegiatannya BMT Binamas menekankan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah yang digunakan oleh BMT tidak hanya untuk pembiayaan konsumtif akan tetapi juga dapat digunakan untuk pembiayaan produktif. Selain itu terkadang BMT dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah menggunakan akad wakalah yaitu anggota sendiri yang mencari dan membeli barang yang diinginkannya. Praktik murabahah inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya praktik murabahah yang ada di BMT Binamas Purworejo. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan penelitian lapangan (field Research) yang bersifat perskriptif yaitu riset terhadap masalah yang diselidiki menurut ketentuan yang berlaku. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu menelaah dan menilai berdasarkan kaidah hukum Islam yang berlaku. Data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu analisis berdasarkan prinsip-prinsip muamalat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad murabahah yang ada di BMT Binamas Purworejo telah memenuhi asas dan rukun akad dalam murabahah. Pembiayaan murabahah yang menggunakan akad wakalah pada satu kasus yang diperoleh di lapangan, pelaksanaan dengan menyerahkan pengadaan barang kepada mitra terjadi penyimpangan. Hal ini yang menyebabkan tidak sempurna dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam akad murabahah. Namun menurut pendapat ulama Hanafi bahwa permasalahan tersebut dikategorikan dalam akad yang fasid bukan batal. Karena secara syar’i akad tersebut telah terbentuk hanya saja terdapat salah satu syarat keabsahan akad yang rusak.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item