TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PEMANFAATAN LAHAN TANPA IZIN (STUDI PADA KASUS GUGATAN TERHADAP PKL GONDOMANAN YOGYAKARTA)

MA’RUF HIDAYAT, NIM. 12380085 (2016) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PEMANFAATAN LAHAN TANPA IZIN (STUDI PADA KASUS GUGATAN TERHADAP PKL GONDOMANAN YOGYAKARTA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PEMANFAATAN LAHAN TANPA IZIN (STUDI PADA KASUS GUGATAN TERHADAP PKL GONDOMANAN YOGYAKARTA)) 12380085_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PEMANFAATAN LAHAN TANPA IZIN (STUDI PADA KASUS GUGATAN TERHADAP PKL GONDOMANAN YOGYAKARTA)) 12380085_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Ganti rugi merupakan hal untuk memelihara hak-hak individu dan menegakan keadilan di tengah masyarakat. Hak atas tanah Keraton Yogyakarta adalah memberikan hak atas tanah yang sifatnya tidak bisa dimiliki secara mutlak/hak milik . Ketika Pemerintah ataupun masyarakat ingin menggunakan tanah Sultan harus meminta izin terlebih dahulu kepada keraton untuk diberikan hak atas tanah dengan disertai Surat Kekancingan. Karena memang diakui peraturan pertanahan di Yogyakarta belum bisa dilakukan sepenuhnya dengan UUPA. Salah satu diantaranya kasus tuntutan ganti rugi pengusaha Eka Aryawan kepada lima pedagang kaki lima (PKL) yang menempati sebagian lahan pemilik hak pakai tanah Keraton dengan surat kekancingan nomor:203/HT/KPK/2011 yang berisi penggunaan lahan seluas 73 meter persegi di Perempatan Jalan Brigjend Katamso Yogyakarta. Permasalahan yang terjadi adalah Eka menggugat para pedagang kaki lima tersebut dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 1,120 Miliar. Penyusun tertarik untuk meneliti kasus pemanfaatan lahan tanpa izin yang ditinjau dari hukum Islam terutama mengenai tuntutan ganti rugi tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (Library Research) yakni menggunakan buku-buku dan karya ilmiah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan permasalahan sudut pandang hukum Islam dalam tuntutan ganti rugi dengan perkara gugatan perkara Nomor : 86 / PDT. G/ 2015 atas pemanfaatan lahan dari para pedagang kaki lima kemudian dikaji dan analisis secara sistematis. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penyesuaian dengan ketentuan hukum dalam syariat Islam menggunakan landasan Al-Qur’an, Hadis, dan Pendapat Para Ulama Fikih (Fuqaha), selain itu penyusun memperkuat dengan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai hukum Positif Indonesia di bidang perdata. Setelah melakukan penelitian tentang tuntutan ganti rugi pada gugatan perkara Nomor : 86 / PDT. G/ 2015 dengan merujuk pada beberapa pendapat ulama dan undang-undang hukum perdata, mendapatkan kesimpulan bahwa penetapan nilai harga tersebut dibenarkan menurut Mazhab Syafi’i, sesuai dengan harga tertinggi barang yang digasab di wilayah tersebut, terhitung mulai terjadinya penggasaban sampai waktu dimana barang yang sama tidak bisa didapatkan sebagai pembayaran denda ganti rugi. Imam Syafi’i mengatakan bahwa penggasaban bisa terjadi di dalam harta bergerak dan tidak bergerak dan pelakunya wajib bertanggung jawab, tetapi harus memperhatikan nilai moral, nilai keadilan serta sekaligus kepatutan dan peradaban.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item