IMPLEMENTASI PAJAK PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (STUDI KASUS PAJAK UMKM DI KABUPATEN BANTUL

MARGA TRAMUNA KAHFI, NIM. 11340132 (2016) IMPLEMENTASI PAJAK PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (STUDI KASUS PAJAK UMKM DI KABUPATEN BANTUL. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI PAJAK PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (STUDI KASUS PAJAK UMKM DI KABUPATEN BANTUL) 11340132_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI PAJAK PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (STUDI KASUS PAJAK UMKM DI KABUPATEN BANTUL) 11340132_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pajak merupakan pendapatan/ penerimaan negara sebagai sumber utama pembangunan guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Sejak tanggal 1 Juli 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah ini berisi tentang pajak bersifat final sebesar satu persen dari total bruto usaha. Kabupaten Bantul adalah salah satu daerah yang sangat mendukung perkembangan UMKM. Akan tetapi banyak dari UMKM di Kabupaten Bantul yang belum mengetahui adanya peraturan tentang pajak penghasilan final ini dan sebagian yang sudah megetahui peraturan ini juga ada yang belum membayarkan pajaknya. Di dalam penelitian ini, penyusun menggunakan rumusan masalah: bagaimana penerapan pajak satu persen oleh pemerintah terhadap wajib pajak UMKM berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah dalam penerapan pajak penghasilan final satu persen di Kabupaten Bantul belum bisa maksimal karena adanya beberapa kendala di antaranya: masih banyak UMKM yang belum mengetahui adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, UMKM belum membukukan secara detail mengenai perputaran uang untuk usahanya, merasa ribet dengan pengisian SSP dan pelaporan penghasilannya ke kantor KPP Pratama Bantul dan adanya rasa ketidakpercayaan kepada pelaksana pajak dengan asumsi adanya korupsi uang pajak. KPP Pratama sebagai instansi pemerintah yang bertugas memungut pajak telah melakukan tugasnya sesuai denngan aturan yang ada, yaitu melakukan sosialisai adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu dalam bentuk pembuatan pamflet yang dibagikan kepada UMKM, memasang spanduk di KPP Pratama dan jalan- jalan besar, memuat di media massa maupun internet, mengadakan seminar dengan mengundakng pelaku usaha UMKM. Tata cara pemungutan pajak penghasilan final PP Nomor 46 Tahun 2013 ini yaitu dengan cara Wajib Pajak menyetor Pajak terutang ke Kantor Pos atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi ain yang dipersamakan dengan SSP yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dengan batas maksimal 15 bulan setelah Masa Pajak berakhir. Kemudian Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak terutang, wajib melaporkan/ menyampaikan SPT Massa Pajak Penghasilan maksimal 20 hari setelah Massa Pajak berakhir.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item