PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PASCA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI DI DESA SARIHARJO DAN SINDUHARJO KECAMATAN NGAGLIK)

NUR HUDA OKTADITAMA, NIM .11340136 (2016) PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PASCA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI DI DESA SARIHARJO DAN SINDUHARJO KECAMATAN NGAGLIK). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PASCA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI DI DESA SARIHARJO DAN SINDUHARJO KECAMATAN NGAGLIK))
11340136_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview
[img] Text (PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PASCA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI DI DESA SARIHARJO DAN SINDUHARJO KECAMATAN NGAGLIK))
11340136_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah yang diberi kewenangan khusus dalam mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahannya, termasuk dalam urusan pengelolaan Tanah Kas Desa hal tersebut terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemanfaatan tanah Kas Desa. Tanah Kas Desa adalah bagian dari tanah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Tanah Lungguh adalah bagian dari tanah kas desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian , maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana aturan/hokum berlaku secara efektif. Dalam hal ini Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangundangan tentang atiran pengelolaan Tanah Kas Desa, sedangkan empiris dipergunakan untuk menganalisa sejauh mana Pergub 112 Tahun 2014 berlaku dalam masyarakat. Terkait proses penyewaan Tanah kas desa tidak ada perubahan dari Pergub yang sebelumnya, yang berubah adalah pembayaran sewa Tanah kas desa yaitu dilakukan setiap satu tahun serta peninjauan perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa dilakukan setiap empat tahun sekali. Yang paling membedakan Pergub ini dengan pergub sebelumnya adalah Tanah kas desa yang berasal dari hak anggadhuh dan tanah pengganti yang telah disertipikatkan atas nama pemerintah Desa dilakukan peralihan hak menjadi tanah milik Kasultanan dan/ atau tanah milik kadipaten.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords: Pengelolaan tanah kas desa, Desa Sriharjo dan Sinduharjo Ngaglik
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Drs. Bambang Heru Nurwoto
Date Deposited: 16 Aug 2016 10:27
Last Modified: 16 Aug 2016 10:27
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21633

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum