PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM

KATON PRIYO WIBOWO, NIM. 12340082 (2016) PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM) 12340082_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM) 12340082_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah terkait dengan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta yang melalui mekanisme penetapan dan bukan melalui pemilihan langsung seperti daerah lainnya. Hal ini dikarenakan adanya dua kerajaan yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang mempunyai sejarah panjang dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia.Proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur ini bukan hanya sekedar hadiah dari Pemerintah Indonesia terkait perjuangan dan pengorbanan selama zaman kemerdekaan saja, akan tetapi adalah dorongan dari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang menginginkan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur diisi dan dijabat oleh Sultan dan Adipati yang bertahta. Proses demokrasi yang dijalankan di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pengisian jabatan adalah proses demokrasi suecara substansial dimana sudah adanya konsensus bersama dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukan demokrasi secara prosedural politik yang melalui mekanisme di dalam pemilu langsung, apakah proses pengisian ajabtan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan prinsi-prinsip demokrasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan observasi dan wawancara dengan pihak Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman serta DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa pihak yang terkait, serta pengumpulan dokumen Kasultanan dan Kadipaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan penelitian dalam permasalahan ini adalah pendekatan secara yuridis empirik, yaitu dengan tinjauan peraturan perundangan-undangan terhadap fakta-fakta dan data di lapangan, serta dengan bukubuku dan sumber lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses demokrasi dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada awal disahkannya Undang-undang No. 13 Tahun 2012 adalah mengutamakan konsep tahta untuk rakyat, akan tetapi dilihat dari perjalananya makna tahta untuk rakyat ini sudah mulai bergeser. Ada indikasi perebutan kekuasan yang sudah tidak mencermikan konsep demokrasi secara substansial Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak terbukanya proses suksesi di dalam internal kerajaan yang terkesan rahasia dan tidak boleh ada yang intervensi

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item