PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL (STUDI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN, DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL

ILHAM DWI MARYADI, NIM.12340141 (2016) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL (STUDI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN, DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL (STUDI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN, DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN) 12340141_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (41MB) | Preview
	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL (STUDI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN, DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN) 12340141_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (636kB)

Abstract

Minuman beralkohol dalam masyarakat biasa disebut dengan minuman keras. Minuman keras/ beralkohol merupakan salah satu permasalahan klasik yang dialami sebagian besar masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, yang mana masalah minuman beralkohol ini dinilai sangat meresahkan bahkan merugikan masyarakat yang hingga kini belum ada solusi yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol. Penyebarannya yang kian meluas di seluruh kalangan masyarakat tanpa memandang status ekonomi dan batas usia. Semakin maraknya tindak kejahatan yang terjadi seperti penganiayaan, perampokan, perkelahian, pemerkosaan bahkan pembunuhan diakibatkan dari bermulanya pelaku mengkonsumsi minuman beralkohol. Diharapkan dengan adanya payung hukum yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol dapat mengurangi jumlah pelanggaran maupun tindak kejahatan yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Meskipun demikian pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul belum bisa dikatakan berhasil secara maksimal, walaupun sudah ada peningkatan dalam penjatuhan pidana denda bagi pelaku. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menganalisa penegakan Perda terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris dengan metode analisis data yang sifatnya kualitatif dengan berdasar pola deduktif untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan penegakan Perda terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penegak hukum atas Perda dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan Perda tentang minuman beralkohol telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Aksi penertiban yang dilakukan telah menjadi ancaman tersendiri bagi para pelanggar khususnya pengedar maupun penjual terutama distributor minuman beralkohol. Akan tetapi, aksi penertiban yang dilakukan selama ini dan juga penjatuhan sanksi berupa denda yang lebih besar belum cukup membuat efek jera bagi para pelanggar Perda minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Peran serta masyarakatpun dirasa masih kurang dalam hal penegakan hukum khususnya tentang peredaran minuman beralkohol.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item