UPAYA KUA DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2011-2015)

NOOR EFENDY, NIM. 10350022 (2016) UPAYA KUA DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2011-2015). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (UPAYA KUA DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2011-2015)) 1420310043_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (9MB) | Preview
	Text (UPAYA KUA DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2011-2015)) 1420310043_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Perkawinan menjadi isu yang menarik ketika dilaksanakan pada usia yang belum memenuhi umur yang ditentukan oleh Undang-undang perkawinan di Indonesia, yaitu pasal 7 UU no. 1 tahun 1974, laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Perkawinan di bawah umur cenderung terjadi dalam kehidupan masyarakat desa, dan sering terjadi karena beberapa faktor, misalnya karena faktor pendidikan, ekonomi, maupun pergaulan bebas. Hanya saja, upaya KUA dan Pemerintah Desa mencegah perkawinan di bawah umur menjadi relatif kurang efektif karena adanya perbedaan makna perkawinan di bawah umur dalam sudut pandang agama dan Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya KUA dan Pemerintah Desa dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Hulu Sungai tengah Kalimantan Selatan. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan yaitu mengambil data primer dari lapangan yang kemudian dikaji secara intensif disertai analisa dari data yang dikumpulkan. Sedangkan dalam menganalisis pokok pembahasan menggunakan teknik deskriptif analisis yang kemudian dipadukan dengan cara berfikir deduktif yaitu menganalisa data-data yang diperoleh dengan berangkat dari sesuatu yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa strategi KUA dan Pemerintah Desa dalam mencegah perkawinan di bawah umur adalah tidak menikahkan anak dibawah umur kecuali ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Memberikan saran agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur dan memberikan dampak negatif bagi yang melakukannya. Mengubah kebiasaan masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai usia ideal menikah bagi putra-putrinya serta memberikan penyuluhan ke sekolah. Juga adanya peran tokoh masyarakat dan ulama yang membantu untuk memberikan nasegat kepada masyarakat terkait aturan larangan perkawinan di bawah umur di Indonesia. Begitu pula bagi ketua RT maupun RW menginformasikan kepada masyarakat setempat akan dampak maupun bahaya perkawinan di bawah umur. Dalam birokrasi dan administrasi pun dipersulit ketika ada yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur. Adapun hasil dari upaya yang dilakukan KUA dan Pemerintah Desa tersebut di atas, walaupun tidak maksimal tapi membuahkan hasil bagi masyarakat. Perubahan ini dapat dilihat setiap tahun jumlah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) selalu berkurang. Dengan adanya perubahan ini berarti masyarakat semakin sadar akan bahaya yang terjadi, dan juga dampaknya dikemudian hari bagi pelaku perkawinan di bawah umur.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item