REFORMASI HUKUM ISLAM DAN OTORITAS FIKIH : PRAKTEK KAWIN HAMIL DAN PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

SHEILA FAKHRIA, NIM. 1420310063 (2016) REFORMASI HUKUM ISLAM DAN OTORITAS FIKIH : PRAKTEK KAWIN HAMIL DAN PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (REFORMASI HUKUM ISLAM DAN OTORITAS FIKIH : PRAKTEK KAWIN HAMIL DAN PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI) 1420310063_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (14MB) | Preview
	Text 1420310063_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Tesis ini membahas tentang kawin hamil dan penentuan wali nikah dengan memfokuskan praktik pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kediri. Dalam prosedur pendaftaran perkawinan, KUA mensyaratkan adanya akta kelahiran dan akta nikah kedua orang tua yang diamaksudkan untuk mengetahui jarak kelahiran calon mempelai dan akad nikah kedua orang tua. KUA memberikan batasan 6 bulan kehamilan bagi anak hasil kawin hamil untuk dapat dihubungkan nasab dengan ayah biologisnya sehingga ayahnya bisa menjadi wali dalam akad nikahnya. Hal ini merupakan pemahaman yang berbeda dengan pasal 99 KHI yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Selain itu, penyusun juga akan menkaji tentang praktik kawin hamil yang dilakukan oleh KUA. Pelaksanaan kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri perlu diketahui untuk mengetahui kesinambungan logika hukum KUA yang memperbolehkan kawin hamil namun tidak serta mera memberikan hubungan nasab antara anak dan ayah biologis. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor sosiologis yang melatarbelakangi perbedaan pemahaman aturan yang dilaksanakan oleh KUA di KAbupaten Kediri. Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penyusun datang ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap KUA Kabupaten Kediri dan masyarakat setempat pada Kecamatan tempat KUA diteliti yang difokuskan pada kajian praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil. Pengumpulan data di di lapangan dilakukan dengan menggunakan metode observasi terhadap praktik pendaftaran perkawinan dan penentuan wali nikah yang dilakukan KUA di Kabupaten Kediri dan wawancara kepada Kepala KUA ataupun Penghulu yang bertugas di KUA wilayah Kabupaten Kediri. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu penyusun mengamati bagaimana praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah di KUA Kabupaten Kediri kemudian dikaitkan dengan aturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Ketika ditemukan perbedaan antara praktik dan aturan yang ada, penyusun menganalisis faktor-faktor sosiologis yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka dapat diketahui bahwa para praktik kawin hamil KUA memiliki pemahaman yang sama dengan aturan yang ada dalam KHI yaitu mengawinkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Bahkan beberapa KUA mensyaratkan surat pernyataan bermaterai bagi laki-laki yang menghamili. Adapun pada praktik penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil, KUA berhati-hati dengan memahani bahwa status anak yang diperoleh dari anak hasil kawin hamil adalah status anak yang bersifat administratif yaitu mengenai akta kelahiran, sedangkan dalam hal hubunagn perdata lainnya seperti perwalian dan waris harus disesuaikan dengan fikih dan pendapat ulama. Faktor sosiologis yang melatarbelakangi pemahaman KUA tersebut adalah adanya kecenderungan dari KUA untuk tetap mempertahankan fikih dalam melaksanakan beberapa praktik perkawinan khususnya pada penentuan wali nikah. Hal ini disebabkan oleh kuatnya doktrin fikih pada KUA yang ditandai dengan lingkunagn pesantren dan karisma kyai serta pendidikan para pegawai KUA yang memenui fikih dalam waktu lama menjadikan fikih sebagai solusi untuk menjawab persoalan sehari hari. Selain itu, masyarakat yang kurang memahami hukum perkawinan menganggap KUA sebagai ahli hukum dan menyerahkan segala urusan perkawinan kepada KUA.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item