ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

MUHAMMAD ABRORI, NIM. 11340058 (2016) ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)) 11340058_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (12MB) | Preview
	Text (ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)) 11340058_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan berawal pada periode UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan dimana dihapusnya TAP MPR dalam jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan, dalam TAP MPR No I/MPR/2003 terdapat beberapa TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku, yang menyebabkan tidak jelas status hukumnya. Re-Eksistensi TAP MPR dimulai pada periode berlakunya UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencabut UU sebelumnya, masuknya kembali TAP MPR dalam jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan membawa konsekuensi, di letakkannya TAP MPR dalam hierarki di bawah UUD 1945 dan di atas UU menjadi dilema, apakah kemudian TAP MPR sebagai norma penjelas UU, ataukah kemudian TAP MPR sebagai dasar yuridis pembentukan suatu undang-undang. Permasalahan juga muncul terkait pengujian terdapat kekosongan peraturan yang mengatur siapakah yang berwenang menguji jika TAP MPR bertentangan dengan UUD 1945 dan juga siapa yang menguji jika Undang-undang bertentangan dengan TAP MPR. Penelitian bersifat analisis isi (content analysis) dan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang mempergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil dari dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Dalam Penelitian ini, penelitilah yang menjadi subjek dalam pengolahan data mengenai Ketetapan MPR/S yang masih dinyatakan berlaku oleh Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis data tersebut mengacu pada kerangka teori, yaitu teori mengenai norma dan hierarki norma hukum dan juga teori Perundang-undangan dan Ilmu perundang-undangan. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa setelah Perubahan UUD 1945 MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara. Anggota MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), MPR tidak berwenang lagi menetapkan Ketetapan MPR. Dan fungsi legislasi sepenuhnya dijalan oleh DPR dan DPD, sesuai prinsip check and balance. Pengujian Ketetapan MPR menjadi suatu permasalahan yang krusial, TAP MPR dalam hierarki di letakkan di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-undang, belum ada pengaturan terkait Pengujian TAP MPR terhadap UUD 1945 dan UU terhadap TAP MPR. Bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap TAP MPR tidak dapat dilakukan, akan tetapi pengujian (Judical review) mungkin dapat dilakukan apabila, meskipun Undang-Undang tersebut yang sebagai tindak lanjut TAP MPR diduga telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sementara terkait pengujian TAP MPR terhadap UUD 1945 berdasarkan asas a contrario actus bahwa yang berhak untuk melakukan pengujian terhadap TAP MPR adalah MPR itu sendiri.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item