STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH YOGYAKARTA NO 1 PASAL 9 TAHUN 2014 TENTANG DONOR ASI

YUFI MUSRIYATI, SGZ, NIM. 1420011009 (2016) STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH YOGYAKARTA NO 1 PASAL 9 TAHUN 2014 TENTANG DONOR ASI. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH YOGYAKARTA NO 1 PASAL 9 TAHUN 2014 TENTANG DONOR ASI) 1420011009_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (19MB) | Preview
	Text (STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH YOGYAKARTA NO 1 PASAL 9 TAHUN 2014 TENTANG DONOR ASI) 1420011009_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Salah satu upaya yang paling mendasar untuk menjamin pencapaian kualitas tumbuh kembang anak secara optimal sekaligus memenuhi hak anak adalah memberikan ASI bagi anak sejak lahir hingga usia dua tahun. Donor ASI menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan program ASI ekslusif yang kini banyak dikembangkan oleh negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan Cina untuk mensukseskan ASI eksklusif. Negara-negara tersebut banyak mendirikan Bank-bank ASI yang khusus menyalurkan ASI kepada bayi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Pasal 9 Tahun 2014 tentang Donor ASI Penelitian ini mengunakan metode studi pustaka dengan bahan rujukan utamanya adalah publikasi hasil penelitian yang terkait dengan Kebijakan Publik Perda, Donor ASI, Donor ASI perspektif Islam, Donor ASI perspektif Kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah, kebijakan Donor ASI sesungguhnya sangatlah membantu dan menjadi sangat penting. Dalam ranah teoritik, kebijakan soal donor ASI sesungguhnya pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Mentri Kesehatan, di dalamnya mengatur dan menghimbau berbagai regulasi tentang Donor ASI. Atauran pada tingkat yang lebih rendah dalam hal ini Perda, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang ASI Ekslusif yang di dalamnya Pasal 9 telah memuat aturan mengenai donor ASI. Observasi di lapanagan dampak dari kebijakan donor ASI masih kurang maksimal, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Perda Donor ASI tersebut, instansi-intansi kesehatan seperti RSI Sakina Idaman, RS JIH, RS Hidayatullah, RS. PKU Muhammadiyah, RS. Harjolukito, RS. Betesda serta masih banyak lagi RS yang belum menyediakan Bank ASI untuk pasien yang tidak dapat memberikan ASI nya kepada anaknya. Untuk intitusi pemerintah seperti (Kantor Desa, Kabupaten Kota,dan Lain Sebagainya) dan swasta (perguruan tinggi serta institusi lainya) juga belum menyediakan fasilitas untuk Pojok ASI. Indonesia memiliki lembaga AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) di antara perwakilan cabanya ada di Yogyakarta, namun kegiatan tersebut belum maksimal dikarenakan kurang nya fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah untuk mendukung program yang ada di AIMI tersebut. Kedepanya pemerintah dan masyarakat harus berjalan beriringan program donor ASI ini

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item