PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqa>s>s}i}id asy-Syari>’>’>’ah)

MAYLANI PUTRI GUNAVY, NIM : 12380088 (2016) PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqa>s>s}i}id asy-Syari>’>’>’ah). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqa>s>s}i}id asy-Syari>’>’>’ah)) 12380088_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqa>s>s}i}id asy-Syari>’>’>’ah)) 12380088_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (919kB)

Abstract

Kekayaan SDA non-renewable berupa mineral dan batubara merupakan aset kekayaan negara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga pengelolaannya harus memperhatikan hajat hidup orang banyak. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan perubahan terhadap rezim pengelolaan dan pengusahaan pertambangan minerba dari rezim kontrak menjadi rezim izin. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah daerah ataupun pusat merupakan sebuah bentuk pengecualian yang diberikan kepada pelaku usaha untuk dapat melakukan pengusahaan minerba. Pengecualian ini merupakan tindakan yang diperkenankan terhadap suatu larangan dari suatu undang-undang. Dengan demikian, penolakan izin dapat terjadi jika kriteria yang ditetapkan tidak terpenuhi. Namun, apabila pelaku dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang maka pemerintah harus memberikan izin kepada pelaku usaha untuk melakukan pengusahaan minerba. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Minerba, Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi dengan tingkat penerbitan IUP tertinggi. Penulis melihat permasalahan dalam pelaksanaan UU tersebut sehingga harus diteliti lebih lanjut, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Penulis tertarik untuk meneliti dampak dari pelaksanaan UU tersebut dengan melihatnya dari perspektif Maqa>s}id asy- Syari>’ah kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian library research berdasarkan Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya, beserta data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sedangkan untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis akan meninjau pelaksanaan UU melalui pendekatan hukum Islam dengan menggunakan perspektif Maqa>s}id asy-Syari>’ah. Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam khazanah keilmuan. Karena selama ini masih sangat sedikit tulisan mengenai studi pelaksanaan UU dilihat dari perspektif Maqa>s}id asy-Syari>’ah. Sehingga, tulisan ini layak untuk dijadikan referensi calon sarjana hukum. Kata Kunci : Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, Maqa>s}id asy-Syari>’ah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item