KEBIJAKAN POLITIK DALAM BIDANG KEAGAMAAN DI KOTA BLITAR TAHUN 2006-2007

SYAUQUL MUHIBBIN NIM: 03370303, (2009) KEBIJAKAN POLITIK DALAM BIDANG KEAGAMAAN DI KOTA BLITAR TAHUN 2006-2007. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (KEBIJAKAN POLITIK DALAM BIDANG KEAGAMAAN DI KOTA BLITAR TAHUN 2006-2007) BAB I,V.pdf - Published Version Download (445kB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN POLITIK DALAM BIDANG KEAGAMAAN DI KOTA BLITAR TAHUN 2006-2007) BAB II,III,IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (226kB)

Abstract

ABSTRAK Relasi agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Terkadang negara dianggap sebagai institusi yang menghambat keinginan agama. Demikian pula agama biasanya juga dianggap sebagai penghambat kemajuan negara. Ketegangan sering terjadi antara keduanya karena agama dan negara sama-sama mempunyai konsep dalam mengatur umat manusia. Klaim konstitusional seringkali ditunjukkan oleh negara dalam mengatur agama, sedangkan klaim jihad seringkali ditunjukkan oleh agama sebagai ajaran yang harus diperjuangkan dalam kehidupan bernegara. Dalam usaha menyamakan persepsi tersebut seringkali muncul tuntutan menjadikan agama sebagai dasar konstitusi. Demikian pula dalam menghadapi tututan itu negara memberikan akomodasi politik atupun kooptasi politik terhadap kelompok agama. Dalam konteks ini kebijakan keagaman lahir disebabkan karena tekanan kelompok agama dalam usaha memenuhi keinginannya. Kebijakan keagamaan sebagai simbol kepentingan kelompok umat beragama. Kebijakan apapun yang berhubungan dengan agama dapat dikategorikan sebagai kebijakan keagamaan. Namun seringkali terjadi politisasi terhadap kebijakan keagamaan. Wacana desakan pemberlakuan syariah Islam, penerapan Perda syariah, Perda anti kemaksiatan, bahkan kontroversi Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi dianggap merupakan satu-satunya ekspresi kebijakan keagamaan. Asumsi tersebut muncul lantaran agama dilihat dari sisi politik semata. Sehingga wacana agama sebagai pelopor pembangunan mental spiritual, kesejahteraan dan kebudayaan belum dianggap sebagai kebijakan yang dapat memuaskan kelompok agama (Islam Politik). Dalam hal ini penyusun meneliti kebijakan Politik dalam bidang keagamaan di Kota Blitar, apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan harapan umat beragama di Kota Blitar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang banyak menggunakan data-data wawancara, obserfasi serta arsip-arsip yang diperoleh dari Pemerintah Kota Blitar. Untuk menunjang penelitian ini penyusun juga menggunakan data-data kepustakaan yang berhubungan dengan kebijakan keagamaan. Adapun dalam melakukan analisis penyusun menggunakan metode deskriptif-analitis. Dalam hal ini penyusun meneliti dua pokok persoalan yaitu; bagaimana perumusan kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar dan apa kontribusinya terhadap masyarakat Kota Blitar?. Dari penelitian ini penyusun temukan bahwa perumusan kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar sudah sangat aspiratif dengan melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA). Sedangkan dalam hal kontribusi dalam bidang keagamaan sudah cukup terasa manfaatnya pertama, meningkatkan kualitas spiritual masyarakat, dengan didasarkan pada meningkatnya kegiatan keagamaan, perbaikan sarana-prasarana keagamaan. Kedua, meningkatnya kesejahteraaan Modin, Juru Kunci Makam, Guru Ngaji, TPQ, Madin, dan sekolah-sekolah agama yang lain sehingga profesi sebagai pelayan sosial keagamaan terus meningkat. Ketiga, pelayanan di bidang sosial keagamaan dihargai karena telah berjasa dalam melayani kebutuhan Spiritual masyarakat. Namun keberhasilan ini masih menyisakan berbagai persoalan yaitu carut-marutnya pendataan dan belum adanya indikator yang jelas dalam evaluasi kebijakan. Kebijakan ini juga rentan dengan adanya politisasi mengingat melibatkan banyak pelayan sosial keagamaan. Dalam hal ini elit yang ingin berkuasa akan melihat kebijakan ini sebagai issue yang dapat dijadikan sebagai alat kampanye politik. Sehingga kedepan kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar dapat berubah sesuai dengan perubahan konfigurasi politik di Kota Blitar.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item