KEDUDUKAN STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM JABATAN PUBLIK(STUDI KASUS ARCANDRA TAHAR)

NADIA SEPTIFANNY, NIM. 13340112 (2017) KEDUDUKAN STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM JABATAN PUBLIK(STUDI KASUS ARCANDRA TAHAR). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (KEDUDUKAN STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM JABATAN PUBLIK(STUDI KASUS ARCANDRA TAHAR))
13340112_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (5MB) | Preview
[img] Text (KEDUDUKAN STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM JABATAN PUBLIK(STUDI KASUS ARCANDRA TAHAR))
13340112_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dan merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada asas-asas dan norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan jabatan publik menteri, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM dapat dikatakan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Mengenai pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pengangkatan kembali Arcandra Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan posisi wakil menteri pun telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Kewarganegaraan, Hak Prerogatif Presiden, Pejabat Publik Menteri.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: 1. NURAINUN MANGUNGSONG, S.H., M.Hum 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords: Kewarganegaraan, Hak Prerogatif Presiden, Pejabat Publik Menteri.
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 10 Apr 2017 09:32
Last Modified: 10 Apr 2017 10:00
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25089

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum