PRAKTEK NIKAH DI BAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KECAMATAN GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL TAHUN 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum)

ENDAH TIARA FURI, NIM. 1420310049 (2017) PRAKTEK NIKAH DI BAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KECAMATAN GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL TAHUN 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PRAKTEK NIKAH DI BAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KECAMATAN GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL TAHUN 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum)) 1420310049_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PRAKTEK NIKAH DI BAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KECAMATAN GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL TAHUN 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum)) 1420310049_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan di bawah umur adalah fenomena yang masih marak terjadi di negara Indonesia hingga saat ini baik di pedesaan maupun di perkotaan salah satunya di Kecamatan Gedangsari Gunungkidul. Berjalannya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 disertai dengan UU Pelaksana No. 5 tahun 1975 yang telah berjalan lebih kurang 43 tahun belum cukup mengakomodir permasalahan tersebut. Dibutuhkan perturan khusus di tingkat daerah beserta tiga pondasi sistem hukum yang bekerja saling bahu membahu mengentaskan perkawinan di bawah umur. Berdasarkan inisiasi pihak KUA sebagai penegak hukum bidang perkawinan di Kecamatan disusunlah program penganggulangan perkawinan di bawah umur yakni Keputusan Bersama 2013 dan Deklarasi Dukuh 2014. Hal yang menarik adalah terjadi penurunan angka perkawinan di bawah umur dari 10 kasus pada tahun 2012 mejadi 0 kasus pada November 2016. Sukses berjalannya program Kesepakatan Bersama dan Deklarasi Dukuh patut digali lebih lanjut sebagai role model di daerah lain. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor sosial budaya perkawinan di bawah umur Kecamatan Gedangsari serta peran hukum KUA dan pihak terkait dalam penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode field research yakni penulis mewawancarai Kepala KUA dan Penghulu Gedangsari, Kepala Kecamatan, Kepala Desa, Kepala Dukuh, PLKB, Bidan Pukesmas UPT I dan II, Konselor Rifka Annisa, Pihak Sekolah SMP, SMK, Penggerak PKK selaku pihak terkait dalam upaya penurunan angka perkawinan bawah umur di Gedangsari, Gunungkidul serta tujuh pasangan dan keluarga pelaku perkawinan di bawah umur. Penulis juga mengadakan pegamatan terhadap program penanggulangan Keputusan Bersama 2013 dan Deklarasi Dukuh 2014. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati Keputusan Bersama 2013 dan Deklarasi Dukuh 2014 sebagai fungsi law as social engineering beserta program yang dilaksanakan dalam mengentaskan persoalan sosial budaya perkawinan di bawah di Kecamatan Gedangsari dan fungsi control social yang dilakukan struktur hukum setempat. Hasil penelitian menyatakan bahwa Keputusan Bersama 2013 dan Deklarasi Dukuh 2014 merupakan bentuk rekayasa sosial hasil inisiasi KUA yang berhasil mengentaskan perkawinan di bawah umur Kecamatan Gedangsari. Hal tersebut dikarenakan pencegahan perkawinan di bawah umur dilakukan dengan menggerakkan berbagai stakeholder baik secara legal lembaga di pihak KUA dan Kecamatan hingga melibatkan pemegang otoritas dengan pendekatan sosio kultural. Berbagai pihak tersebut bekerja dengan sistem jaringan sosial dengan asas kepercayaan dijaga dengan norma-norma saling memberikan informasi dan saling membantu. Fungsi rekayasa sosial serta fungsi control social struktur hukum dapat menciptakan stabilitas sosial dan masyarakat yang dicita-citakan jika dua fungsi tersebut berjalan dengan baik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item