FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

FARIZ AL-HASNI, NIM. 1520310057 (2017) FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH) 1520310057_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH) 1520310057_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konsep (conceptual approach), yang bersifat normatif deskriptif dimaksudkan untuk menyelidiki/menggambarkan suatu peristiwa hukum yang ditelaah dari berbagai aturan hukum berkaitan dengan force majeure, seperti: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan lain-lain. Serta, konsep-konsep terkait force majeure baik dalam hukum perdata posistif maupun hukum perjanjian syariah. Sehinga, dari metode tersebut dapat diperoleh data yang akurat dan sesuai objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, force majeure dalam kontrak pembiayaan bank syariah lebih diarahkan pada aturan KUHPerdata dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga, konsep force majeure terkait dengan makna, kewajiban pembuktian, penyelesaian sengketa serta upaya penanganan force majeure dalam kontrak pembiayaan bank syariah menjadi beragam, dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan nasabah atas penerapan prinsip syariah. Untuk itu, aturan spesifik mengenai force majeure sangat dibutuhkan oleh para pihak di dalam menyusun kontrak/akad, agar memeliki kepastian hukum yang jelas. Adapun, perbedaan mendasar antara force majeure dalam hukum perdata positif dan hukum perjanjian syariah terlihat pada lingkup pembahasanya, force majeure dalam hukum perdata positif mengkhususkan penjelasannya pada kontrak/perajanjian, sedangkan hukum perjanjian syariah melihatnya pada semua aspek kehidupan manusia yang membahayakan jiwa, akal, kehormatan/keturunan dan harta (bersifat umum). Kata Kunci: “Force Majeure, Kontrak Pembiayaan, dan Bank Syariah”

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item