PENERAPAN PUNGUTAN INFAQ PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS PENERIMAAN CALON SISWA BARU SD MUHAMMADIYAH SOKONANDI YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2005-2006)

TRI MAR'ATU SHOLIKHAH, NIM.00380405 (2006) PENERAPAN PUNGUTAN INFAQ PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS PENERIMAAN CALON SISWA BARU SD MUHAMMADIYAH SOKONANDI YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2005-2006). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (6MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan unsur dasar dalam penerapan pungutan infaq pendidikan di SD Muhammadiyah Sokonandi dalam perspektif hukum Islam. Pada tatanan praktiknya, SD Muhammadiyah Sokonandi dalam mematok biaya masuk/infaq pendidikan dalam penerimaan calon peserta didik didasarkan pada kemampuan calon peserta didiknya. Bagi peserta dari kalangan yang mampu mereka akan membayar infaq pendidikan sesuai dengan kemampuan dan anjuran yang telah ditetapkan. Dan bagi calon peserta didik dari kalangan tidak mampu, apabila ingin memasukkan anaknya ke SD Muhammadiyah Sokonandi, mereka harus dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari RT, RW dan Kelurahan tempat tinggal si anak untuk diajukan kepada pihak sekolah. Meskipun demikian, mereka tetap wajib menyerahkan infaq pendidikan walaupun seminimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap orang tua calon peserta didik dan itupun sudah ditentukan jumlah calon peserta didik yang akan diterima dari golongan tidak mampu dan telah menjadi keputusan dan kewenangan dari pihak sekolah tersebut. Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis. Dalam pengumpulan data penulis melakukan observasi dengan menggunakan teknik wawancara, kuesioner / angket dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 30 Juni 2005 sampai dengan tanggal 30 September 2005. Untuk memperoleh data tentang penerapan pungutan infaq pendidikan, digunakan dua sumber data l. Sebagai sumber data primer adalah a) para calon orang tua peserta didik berkenaan dengan pernyataannya tentang penerapan pungutan infaq pendidikan serta faktor yang menjadi latar belakang pernyataan tersebut. b) instansi sekolah yakni kepala sekolah tentang latar belakang diterapkan pungutan infaq pendidikan serta bagaimana proses pungutan infaq pendidikan tersebut. 2. Sebagai sumber data sekunder yaitu Dokumen SD Muhammadiyah Sokonandi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan tolak ukurnya adalah norma agama berdasarkan pada nash-nash al-Qur'an dan as-Sunah serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan landasan legitimasi atau pemberi norma terhadap masalah yang dikaji. Dari hasil penelitian menunjukkan: 1) SD Muhammadiyah Sokonandi mempunyai kewenangan untuk mewajibkan para wali muridnya untuk membayar infaq, selama ada kerelaan di antara orang tua wali murid untuk melaksanakan kewajiban membayar pungutan infaq pendidikan, karena untuk tujuan kemaslahatan kewajiban tersebut merupakan kewajiban kepada Allah SWT. - Hukum Islam memberi kewenangan melaksanakan penerapan pungutan infaq pendidikan selama sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip pemungutan yang telah ditentukan Hukum Islam. 2) Bahwasanya penerapan pungutan infaq harus didasarkan pada prinsip, yaitu adanya kesepakatan, tidak memberatkan dan tidak mempersulit bagi orang tua wali murid yang berinfaq, maka pemungutan terhadap kelompok yang keberatan, dan dalam hal ini pula mengandung unsur dasar menurut hukum Islam SD Muhammadiyah Sokonandi tidak dibenarkan memungut infaq pendidikan, sedangkan terhadap kelompok yang tidak keberatan, maka pemungutan infaq yang dilakukan pihak SD Muhammadiyah Sokonandi dibenarkan menurut Hukum Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item