HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN {ANALISIS GENDER ATAS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 77-84]

NUR FADLILAH, NIM. 00350539 (2005) HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN {ANALISIS GENDER ATAS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 77-84]. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN {ANALISIS GENDER ATAS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 77-84]) BAB I, IV, DP.pdf - Published Version Download (16MB) | Preview
	Text (HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN {ANALISIS GENDER ATAS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 77-84]) BAB II, III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (18MB)

Abstract

Dalam berbagai literatur, berbagai persoalan terkait tema perkawinan hampir dibahas secara tuntas. Akan tetapi, seiring menyebarnya gagasan tentang gender dan kian gencarnya gerakan feminisme, berbagai aturan yang mengatur hubungan suami istri sering menjadi sorotan dan bahkan dipertanyakan. Tidak hanya mengenai status suami dan istri yang seringkali dikaitkan dengan ruang publik dan ruang domestik, tetapi lebih pada persoalan keadilan gender dalarn hubungan suami istri. Salah satunya adalah hak dan kewajiban suami istri. Dalarn konteks Indonesia, terdapat semacam buku acuan mengenai ketetapan hukum yang mengatur persoalan perkawinan, yakni Kompilasi Hukum Islam di samping UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam KHI, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 77-84. Pada pasal-pasal tersebut terdapat ayat-ayat yang menetapkan peran suami istri, serta hak-hak dan kewajiban keduanya. Akan tetapi, apakah pasal-pasal tersebut sudah sensitif gender dan adil terhadap perempuan? Pertanyaan itulah yang coba dijawab dalam penelitian terhadap hak dan kewajiban perempuan dalam KID pasal 77-84 ini. Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dikaji memakai anal isis gender dengan tujuan untuk mengungkap kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Pembacaan dengan perspektif gender memungkinkan penyusun menangkap terjadinya diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan dalam tJeragam sektor, baik politik, ekonomi, tradisi, bahkan agama. Diskriminasi tersebut bisa berupa pembedaan dalam hal wewenang pengambilan keputusan, pembedaan peran gender, terutama dalam keluarga, dan pemberian stereotipe terhadap perempuan yang akhirnya dapat membuat perempuan menerima diskriminasi tersebut sebagai kodrat mereka. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat aturan-aturan yang terkesan menempatkan perempuan (istri) di tempat kedua setelah suami, yakni pada pasal 83. Dalam persoalan hak misalnya, hanya dijelaskan mengenai hak untuk mendapatkan nafkah dan mengasuh anak, sedangkan yang lain sama sekali tidak disinggung. D?.lam persoalan peran publik dan domestik misalnya, dalam KHI sangat jelas aturan yang membatasi peran publik seorang istri. Hal itu tersirat pada pasal mengenai kedudukan suami dan istri, dimana suami diposisikan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Selain itu., aturan tentang kewajiban suami dan istri, di!llana suarni wajib membimbing dan mendidik istrinya tanpa ada ketentuan sebaliknya. Padahal dalam kenyataannya, tidak jarang seo.rang istri lebih mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibandingkan suami karena terbukanya akses pendidikan terhadap perempuan. Ak:an tetapi hal itu tidak disinggung sedikit pun. Bahkan pensub ordinasian istri tersebut dikuatkan dengan kewajiban utama istri untuk berbak:ti pada suami, dan jika dia menolak maka dia bisa dianggap nusyiiz. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 terdapat beberapa ayat yang terkesan tidak sensitif gender. Selain itu, juga terdapat ayat-ayat yang secara redaksional saling berbenturan satu sama lain

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item