TINDAK PIDANA TERORISME STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

MISKI, NIM. 01360621 (2005) TINDAK PIDANA TERORISME STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text BAB I, V, DP.pdf Download (12MB) | Preview
	Text BAB, II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humamty) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Terorisme merupakan fenomena modem dan telah menjadi fokus perhatian negara-negara intemasional, termasuk Indonesia. Setelah aksi terorisme di Legian Kute Bali 12 Oktober 2002, yang merupakan teror terbesar setelah pemboman WTC dan Pentagon, pemerintah Indonesia menerbitkan Perpu No. l Tahun 2002 (telah disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Perpu No. 2 Tahun 2002 (telah disahkan menjadi UU No. 16 Tabun 2003) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Kasus Born Bali, undang undang tersebut merupakan dasar hukum dalam menangani masalah terorisme di Indonesia. Adapun unsur-unsur dan sanksi tindak pidana terorisme dalam undang tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Perpu No. I Tahun 2002, bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara massal, dengan cara merampas kernerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas intemasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan dalam hukum pi dana Islam berdasarkan basil ijtima · ulama' di Jakarta tanggal 14-16 Desember 2003, memasukkan terorisme dalam jarlmah hiribah, karena kesamaan unsur-unsur terorisme dengan jarlmah hiribah yaitu aksi kekerasan dengan menggunakan senjata, rnenimbulkan rasa takut, mengakibatkan jatuhnya korban dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Adapun sanksinya berdasarkan QS. alMaidah ayat 33, yaitu dibunuh dan disalib, dibunuh, dipotong kaki dan tangan bersilang, dan dipenjara. Terorisme menurut kedua sistem hukum tersebut di atas sama-sama mengandung unsur perbuatan yang dilarang dan ketentuan sanksi terhadap pelakunya, hal ini mendorong kepada penyusun untuk menganalisis dengan menggunakan metode komparatif, artinya memperbandingkan tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, mencari persamaan dan perbedaannya dan berusaha untuk menkompromikannya dapat mengisi kekurangan dan kelebihannya. Dikarenakan kajian ini adalah kajian hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Normatif yaitu mengkaji ketentuan hukum pidana !slam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist. Yuridis yaitu mengkaji Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana T erorisrne. Dengan rnenggunakan metode komparatif, maka terungkaplah bahwa kedua sistem hukum tersebut sama-sarna merumuskan unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan akibat yang ditirnbulkan, adapun sanksinya yaitu penjara dan hukuman mati. Sedangkan perbedaannya an tara lain: 1. Akibat jatuhnyan korban , dalam hukum Pi dana Islam tidak rnembedakan satu atau banyak orang yang rnenjadi korban. Sedangkan dalam hukum pidana positif dirumuskan apabila rnenimbulkan korban secara massal. 2. Dari segi ketentuan sanksi, perbedaannya dalam hal penerapan terhadap kedua jenis hukuman di Pengadilan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item