HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF MAJELIS MUJAHIDIN (Telaah Atas Surat Al-Nisa' (4): 34, 3, 11)

KHOIRUN NIKMAH, NIM. 00530157 (2005) HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF MAJELIS MUJAHIDIN (Telaah Atas Surat Al-Nisa' (4): 34, 3, 11). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF MAJELIS MUJAHIDIN (Telaah Atas Surat Al-Nisa' (4): 34, 3, 11)) BAB I, V, DP.pdf - Published Version Download (9MB) | Preview
	Text (HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF MAJELIS MUJAHIDIN (Telaah Atas Surat Al-Nisa' (4): 34, 3, 11)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (15MB)

Abstract

Wacana tentang kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat indonesia akhir-akhir ini sedang memperoleh momentumnya yang tepat. Gerakan feminisme dan isu ketidakadilan gender pertama kali masuk ke Indonesia pada awal tahun 1960- an. Kesempatan bagi perempuan untuk mengaktualisasi dirinya di ruang-ruang publik pun semakin terbuka. Namun hal ini bukao berarti telah sima dan terkikis persoalan ketimpangan gender yang ada di masyarakat. Skripsi ini akan meneliti tentang penafsiran Majelis Mujahidin terhadap hakhak perempuan yang difokuskan kepada riga hal, yaitu: kepemimpinan perempuan dalam politik, poligami dan kewarisan. Dalam kajian ini, penulis akan meneliti posisi penafsiran tersebut dalam kajian metodologi tafsir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Dalam masalah penafsiran Majelis Mujahidin, penulis melakukan pemaparan secara deskriptif mengenai penafsiran terhadap hak-hak perempuan tersebut. Selanjutnya basil penafsiran tersebut penulis analisa secara kritis. Masalah kepemimpinan perempuan, merujuk kepada surat al-Nisa' (4) : 34, Majelis Mujahidin berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin publik atau hakim, Jebih-lebih pemimpin negara (presiden). Bahkan Majelis Mujahidin memaklumatkan bahwa pengangkatan perempuan sebagai presiden hukurnnya haram dan melanggar syari'at Islam, sehingga baik pelakunya maupun bangsa yang menerapkannya akan ditimpa musibah dan azab yang besar. Masalah poligami berangkat dari Q.S. al-Nisa' (4): 3. Dalam menafsiri ayat ini Majelis Mujahidin memandang bahwa poligami dianjurkan bagi laki-laki Muslim yang mampu dalam hal materi yang menyangkut nafkah dan giliran sampai empat istri. Masalah konsep keadilan dalam poligami Majelis Mujahidin hanya mempertimbangkan keadilan materi sedangkan untuk keadilan immateri yang mencakup cinta dan kasih sayang tidak menjadi bahan pertirnbangan sebab Nabi sendiri tidak mampu berbuat adil dalam masalah ini. Sedangkan mengenai kewarisan yang berlandaskan surat al-Nisa'(4): 11 , Majelis Mujahidin menafsirkan bahwa konsep waris bagi laki-laki dan perempuan dengan fonnula 2: l merupakan keadilan dari Allah. Karena laki-laki yang berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarganya, baik istri ,anak-anak bahkan orang tua mereka. Sedangkan perempuan menjadi tanggung jawab suami, ayah , ataupun paman mereka Selanjutnya dari penafsiran Majelis Mujahidin tersebut dapat disimpulkan tiga hal, pertama, penafsirannya menirnbulkan bias gender; kedua, menimbulkan pendapat beberapa kalangan yang sepakat rnaupun yang tidak sepakat dengan Majelis Mujahidin; ketiga, dari klairn kebenaran Majelis Mujahidin menimbulkan sorotan serius terhadap kelompok-kelompok Islam yang lain. Adapun metode yang digunakan Majelis Mujarudin adalah metode muqaran, yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan cara membandingkan pendapat para ahli tafsir.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item