UPAYA DAMAI DALAM BENTUK MEDIASI DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

ABDUL HALIM, NIM.01350708 (2005) UPAYA DAMAI DALAM BENTUK MEDIASI DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (UPAYA DAMAI DALAM BENTUK MEDIASI DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (UPAYA DAMAI DALAM BENTUK MEDIASI DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Pada saat sekarang banyak sekali kritikan yang diajukan kepada lembaga peradilan. Berbelit-belitnya proses yang harus dilalui menjadikan peradilan sebagai lembaga yang sangat formal dan terkesan jauh dari masyarakat. Selain itu penyelesaiannya pun dianggap tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi, lamanya waktu yang harus dilalui dan berbelit-belitnya proses peradilan mengakibatkan penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung (MA) yang semakin tahun semakin bertambah. Menyikapi hal tersebut MA dalam hal ini adalah pemegang kewenangan tertinggi kekuasaan kehakiman memberikan formula hukum baru untuk menangani permasalahan tersebut, yaitu dengan mengintegrasikan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) yaitu mediasi ke dalam proses peradilan (litigasi) dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 tahun 2003 tentang Prosedur Medasi di Pengadilan, yang isinya mengatur proses mediasi di pengadilan tingkat pertama. Proses mediasi dilakukan pada tahap upaya perdamaian, ini dilakukan agar upaya perdamaian dilakukan dengan optimal, tidak sekedar formalitas dan diharapkan dapat mengurangi banyaknya perkara yang masuk ke tingkat kasasi (MA). Setelah lebih setahun dari dikeluarkannya, penerapan proses mediasi menghadapi hambatan yang cukup banyak baik masalah teknis maupun non teknis di berbagai pengadilan tingkat pertama. Di Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta khususnya sebagai pengadilan tingkat pertama juga mengalami permasalahan yang serupa dalam penerapannya, walaupun memang Perma di atas diwajibkan untuk pengadilan negeri dan hanya dianjurkan bagi pengadilan agama. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu dengan mengungkapkan keadaan, masalah dan peristiwa sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan pendekatan analisis faktor dengan berdasar pada kondisi PA Yogyakarta dan perundang-undangan yang berlaku dengan cara menggali data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan alur berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat kasuistik. Setelah penelitian dilakukan dapat disimpulkan bahwa kendala yang lebih menonjol di PA Yogyakarta adalah dalam hal karakteristik perkara yang lebih menyangkut perasaan (perceraian), sehingga proses mediasi kurang sesuai dengan perkara seperti ini. Namun bukan berarti proses mediasi tidak cocok diterapkan di pengadilan agama, karena ada beberapa perkara yang jadi kewenangan pengadilan agama secara kualitatif sesuai apabila dilakukan penyelesaiannya melalui proses mediasi. Disamping itu perkembangan dimensi hukum bisa saja mengarah pada urgensitas proses mediasi di pengadilan agama pada umumnya. Hal inilah yang mendasari PA Yogyakarta membentuk Jembaga mediasi walau penerapannya masih belum optimal.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item