POLIGINI DALAM TAFSIR INDONESIA (Studi Atas Penafsiran Mufasir Indonesia Abad XX Terhadap Ayat-ayat Tentang Poligini)

YUYUN SUNESTI, NIM. 00530230 (2004) POLIGINI DALAM TAFSIR INDONESIA (Studi Atas Penafsiran Mufasir Indonesia Abad XX Terhadap Ayat-ayat Tentang Poligini). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)

Abstract

Poligini yang didasarkan pada QS. al-Nisa' (4):3 dan 129 sebagai dalil umumbeberapa mufasir mengaitkannya dengan ayat Jain-selalu memunculkan perdebatan. Muncutnya pro dan kontra in1 bisa karena perbedaan penafsiran atas ayat -ayat yang membicarakan poljgini maupun realitas yang teJjadi di masyarakat. Karenanya, dalam pembahasan ini, penulis mengemukakan penafsimn enam mufasir Indonesia abad 20 dalam kitab tafsirnya yaitu, Mahrnud Yunus dalam Tafsir Qur'an Karim, HAMKA dalam Tafsir al-Azhar, Tim Departernen Agama RI dalam al-Quran dan Tafsirnya, M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, Didin Hafidhuddin dalam Tafsir Hij'ri: Kajian Tafsir alQuran Surat al-Nisa ', dan Musdah Mulia dalarn Pandanganlslam Tentang Poligami. Dari enam mufasir dan karyanya cti atas, penulis akan rneneliti: perlama, bagaimana penafsiran enam mufasir fndonesia terhadap ayat-ayat tentang poligini. Kedua, apa persamaan dan perbedaan penafsiran enam mufasir Indonesia tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat tentang poligini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini penulis akan melakukan pemaparan secara deskriptif mengenai penafsiran yang ctilakukan oleh enam mufasir Indonesia tentang ayat-ayat poligini, kemudian melakukan kritik untuk melihat persamaan dan perbedaan penafsiran mereka dan hasil penafsirannya. Pro dan kontra poligini seringkali didasarkan pada tiga faktor, yaitu alasan kebolehan poligini, keadilan dalam poligini, dan dampak poligini. Para mufasir di atas sepakat, bahwa poligini diperbolehkan bukan tanpa alasan. Alasan tersebut menurut mcreka di antaranya, I) isteri mandul; 2) kasus menopause isteri; 3) jumlah perempuan Iebih banyak daripada laki-laki, terkecuali Musdah Mulia yang tidak secara tegas menyatakan itu, namun mengkritik kebolehan yang diberikan UU Perkawinan No.1 tahun 1974. Sementara itu, syarat berlaku adil dalam poligini yang berdasarkan pada QS. alNisa' (4):3 untuk keadilan materi dan QS. ai-Nisa' (4):129 dalam hal immateri, juga memunculkan perbedaan penafsiran. Lima mufasir laki-laki menyatakan babwa syarat berlaku adil banya dibatasi pada keadilan materi saja, sedangkan imrnateri tidak menjadi keharusan karena hal itu di luar kemampuan manusia. Berbeda dengan Musdah Mulia yang mensyaratkan keadilan materi dan immateri sebagai syarat dalam poli.gini, karenanya laki-laki tidak akan mampu memenuhi keadilan immateri, karena hanya Nabi Saw. yang marnpu melakukan itu-meskipun demikian, Musdah Mulia tidak menyimpuJkan bahwa poligini itu di larang, tapi bahwa QS. ai-Nisa' (4):129 lebih besar mengandung ancaman daripada kebolehan. Sedangkan untuk dampak poligini, seluruh mufasir sepakat, bahwa poligini memberikan konsekuensi yang tidak ringan bagi pelakunya maupun keluarga. Perbedaan penafsiran juga menurut penulis diJatarbeJakangi oleh perbedaan latar belakang pemikiran dan metode penafsiran yang digunakan. Mahmud Yunus dengan metode i.Jiniili dan empat mufasir laki-laki lainnya dengan metode taflli, yang mendasarkan penafsirannya pada urutan mushaf, mengakibatkan penafsiran ayat-ayat alQur'an menjadi sepenggal-penggal dan tidak utuh. Hal ini seringkali memunculkan adanya kontradiktif antara satu ayat dengan ayat lainnya yang ditafsirkan. Sementara metode maudii'lyang digunakan oleh Musdah Mutia cenderung lebih utuh, karena poligini dilihat dari berbagai ayat dan disiplin keilmuan, sehingga memunculkan penafsiran yang lebih komprehensif

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item