TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BAITUL MAL ACEH

WILDA AGUSTIA, SSY, NIM. 1520310006 (2017) TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BAITUL MAL ACEH. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BAITUL MAL ACEH) 1520310006_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BAITUL MAL ACEH) 1520310006_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Zakat adalah salah satu pilar agama Islam yang berperan besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, zakat dikelola bukan berdasarkan perintah Undang- Undang dengan segala peraturan turunannya, namun zakat dikelola berdasarkan perintah al-Qur‟ān dan ḥadīṡ. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan problematika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh dan menjelaskan pandangan maqāṣid asy-syarī’ah terhadap pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dokumen, laporan kegiatan dan arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini, wawancara dengan pihak Baitul Mal Aceh yang memahami permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh adalah dalam mekanisme pencairan dana zakat yang telah dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah harus mengikuti aturan keuangan daerah dan disamakan dengan Pendapatan Asli Daerah lainnya, pada penyaluran dana zakat Baitul Mal Aceh harus menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh sedangkan mustahiq secara terus menerus memerlukan bantuan dana zakat, jumlah zakat yang disalurkan tidak harus sama dengan jumlah yang diterima karena wajib terikat dengan platform yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Dalam hal pengadaan barang dan jasa pada program zakat produktif yang dilakukan oleh Baitu Mal masih menuai kontroversi karena harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa sehingga Baitul Mal Aceh mengalami kesulitan dalam merealisasikan program tersebut. Dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah tersebut jika ditinjau dari maqāṣid asysyarī’ah maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh lebih banyak menimbulkan problematika yang dapat membahayakan jiwa mustahiq zakat, karena mustahiq zakat khusunya fakir dan miskin adalah pihak yang paling merasakan efek dari peraturan tentang zakat yang dijadikan Pendapatan Asli Daerah, ketika Baitul Mal Aceh mengalami kendala dalam pencairan dana zakat dari Kas Umum Aceh yang berimbas pada terkendalanya proses penyaluran zakat kepada mustahiq, sedangkan mustahiq memerlukan dana zakat tersebut untuk bertahan hidup dan tidak boleh terjadi keterlambatan penyaluran dana zakat, apabila terjadi keterlambatan maka akan mengancam kehidupan (jiwa) mustahiq. Hal tersebut telah mengakibatkan pemeliharaan jiwa mustahiq terabaikan. Hal ini tentu berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat zakat yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan mustahik guna untuk menyelamatkan jiwa manusia (ḥifẓu an-nafs) yang merupakan salah satu dari tujuan maqāṣid asy-syarī’ah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item