PENERAPAN TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA MELALUI BAHASA JAWA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA

MOCH RIZA ZAKARIA, NIM. 10340135 (2017) PENERAPAN TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA MELALUI BAHASA JAWA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENERAPAN TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA MELALUI BAHASA JAWA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA) 10340135_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (PENERAPAN TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA MELALUI BAHASA JAWA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA) 10340135_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Kewenangan keistimewaan DIY dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya ialah kebudayaan. Hal itu mempertegas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta bahwa ada 14 butir tata nilai budaya Yogayakarta, salah satunya yang disebut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf J, yaitu Tata Nilai Bahasa. Tata nilai bahasa menjadi penting karena Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah Yogyakarta yang masih dipergunakan dalam keseharian masyarakat Yogyakarta. Bahasa Jawa memuat banyak kearifan, antara lain: menunjukkan dan mengatur hubungan antarmanusia, baik strata usia, strata sosial, hubungan kekerabatan, maupun konteks komunikasinya (unggah - ungguhing basa). Mengingat pentingnya Bahasa Jawa, maka pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat DIY harus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Bahasa Jawa, namun hal itu bukan tanpa tantangan. Justru tantangan terbesarnya disebabkan oleh kemajuan teknologi dan globalisasi yang membuat, terutama generasi muda, meninggalkan Bahasa Jawa. Data dari badan pengembangan bahasa menyebutkan, Bahasa Jawa memiliki jumlah penutur paling banyak di Indonesia, namun tiap tahunnya terjadi penurunan penggunaan yang mencapai 4,1 persen. Oleh karena itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti kesesuaian antara penerapan tata nilai budaya Yogyakarta melalui Bahasa Jawa dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta Terhadap Bahasa Jawa. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum empiris, data yang didapatkan dari lapangan. Sifat Penelitiannya deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Serta untuk menjelaskan peran dan kedudukan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Bahasa Jawa. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Hasil dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Hasil penelitian mendapatkan, bahwa penerapan tata nilai budaya Yogyakarta melalui Bahasa Jawa belum sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Adanya dualisme penafsiran tentang konsep menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Bahasa Jawa antara Pemda DIY dengan Balai Bahasa DIY sebagai UPT pemerintah pusat menjadi titik tolak permasalahannya. Kemudian menimbulkan ketidaksepemahaman antara Pemda DIY dengan Balai Bahasa DIY yang akhirnya mempengaruhi jalur koordinasi antara keduanya. Dampaknya, ketika Pemda DIY menentukan kebijakan tidak melibatkan Balai Bahasa. Padahal Balai Bahasa DIY merupakan UPT Kemendikbud yang bertugas menjaga norma yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan pembagian urusan konkuren. Kemudian saling mengunggulkan instansi masing - masing yang berimbas pada kebijakan yang dihasilkan tidak mempunyai kerangka strategis untuk jangka waktu ke depan, misalnya pendampingan desa budaya yang tidak calon tenaga pendampingnya tidak dibekali oleh pendidikan Kebudayaan Jawa. Padahal hal itu bisa menjadi sinkronisasi mutualisme dengan Disdikpora DIY yang juga belum bisa optimal dalam menggarap sektor pendidikan selain pendidikan formal.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item