PELAYANAN 3 IN 1 ELEKTRONIC PUBLIC SERVICE DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BERBIAYA RINGAN DI PTUN YOGYAKARTA

DEDI PURWANTO, NIM. 11340172 (2017) PELAYANAN 3 IN 1 ELEKTRONIC PUBLIC SERVICE DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BERBIAYA RINGAN DI PTUN YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PELAYANAN 3 IN 1 ELEKTRONIC PUBLIC SERVICE DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BERBIAYA RINGAN DI PTUN YOGYAKARTA) 11340172_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (PELAYANAN 3 IN 1 ELEKTRONIC PUBLIC SERVICE DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BERBIAYA RINGAN DI PTUN YOGYAKARTA) 11340172_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam peningkatan pelayanan terhadap publik telah dilakukan, mulai dari pembuatan regulasi hingga pelayanan aplikasi seperti inovasi pada pelayanan perkara secara online, delegasi bantuan panggilan online, SMS gateway, dan juga hotline pengadun. Dan mengenai regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain, Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor:026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Surat keputusan ini setidaknya mengatur pelayanan publik yang harus dipenuhi baik dalam pelayanan umum (pelayanan persidangan, biaya perkara, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan, dan pelayanan informasi), pelayanan yang khas sesuai dengan satuan kerja (Satker) masingmasing, ataupun pelayanan lainnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor:1- 114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang subyeknya langsung berasal dari pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang berupa data yang diperoleh melalui wawancara dengan penegak hukum yakni hakim pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Selain itu, didukung pula dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelayanan publik dan asas peradilan. Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan pelayanan dan asas-asas peradilan. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang Penyusun temukan di lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelayanan 3 in 1 electronic public service di PTUN Yogyakarta belum sepenuhnya menjamin sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Pelayanan 3 in 1 electronic public service di PTUN Yogyakarta hanya sebagian kecil telah memenuhi asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Pelayanan 3 in 1 electronic public service di PTUN Yogyakarta belum memiliki aturan pelaksana yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan pembuatan gugatan secara online, pembuatan surat gugatan secara online, dan pembuatan surat kuasa secara online. Namun mengenai legalitas atau dasar adanya pelayanan yang berbasis teknologi informasi untuk pelayanan di lembaga peradilan, dan untuk meningkatkan pelayanan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2010 telah mengeluarkan Cetak Biru Mahkamah Agung Pembaharuan Peradilan yang merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia 2010-2035.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item