ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR

ZOLA CHOLIDA HELYANTY, NIM. 13340080 (2017) ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR) 13340080_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR) 13340080_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Perlindungan Konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah kewenangan untuk melindungi hak serta kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Dalam perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan terhadap barang dan/atau jasa. Seperti kasus yang sering dialami oleh kebanyakan konsumen yaitu pelaku usaha jasa parkir, yang sering melanggar peraturan perUndang-Undang yang sudah ada. Dari latar belakang tersebut penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Apakah juru parkir menarik retribusi parkir tidak sesuai dengan karcis parkir?, Mengapa juru parkir menarik retribusi parkir tidak sesuai dengan karcis parkir?, serta Apakah konsumen pengguna jasa parkir di Pasar Dolopo mendapatkan perlindungan sesuai dengan aturan perUndang-Undangan?. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di objek penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan penarikan retribusi parkir di Kabupaten Madiun yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori hak konsumen, tanggung jawab, pelaku usaha serta retribusi parkir. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penarikan retribusi parkir di objek penelitian belum sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010 dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, serta hak-hak konsumen masih diabaikan oleh juru parkir. Penarikan retribusi parkir tidak sesuai dengan karcis karena alasan perekonomian serta pembagian dengan pemerintah yang dirasa kurang. Pengguna jasa parkir sendiri belum mendapatkan perlindungan yang dirasa karena kurangnya pengetahuan tentang hukum. Diharapkan pengguna jasa parkir serta juru parkir mengetahui hak serta kewajibannya masing-masing, serta bagi pemerintah lebih memberikan perannya dalam pembinaan kepada masyarakat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item