PELAKSANAAN HAK ANAK DALAM PROSES REHABILITASI NARKOTIKA MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI BNN KABUPATEN KUNINGAN)

IDIK SAEFUL BAHRI, NIM. 13340088 (2017) PELAKSANAAN HAK ANAK DALAM PROSES REHABILITASI NARKOTIKA MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI BNN KABUPATEN KUNINGAN). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PELAKSANAAN HAK ANAK DALAM PROSES REHABILITASI NARKOTIKA MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI BNN KABUPATEN KUNINGAN)) 13340088_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (PELAKSANAAN HAK ANAK DALAM PROSES REHABILITASI NARKOTIKA MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI BNN KABUPATEN KUNINGAN)) 13340088_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat merusak moral dan fisik generasi penerus bangsa yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan menuju kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang dicita-citakan. Korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia, akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu, tetapi juga telah merambah kepada kalangan masyarakat yang kurang mampu, baik di kota maupun di pedesaan. Tidak hanya melibatkan pelajar sekolah lanjutan atas dan mahasiswa, namun telah merambah pelajar setingkat sekolah lanjutan pertama dan SD. Kasus narkotika anak ini berimplikasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi. Idealnya, rehabilitasi anak seharusnya dipisahkan dengan rehabilitasi orang dewasa. Hal ini untuk memberikan jaminan hak terhadap anak. Namun pada realita yang ada, masih banyak tempat rehabilitasi yang tidak memiliki kesadaran untuk menjunjung tinggi hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak. Peran tempat rehabilitasi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas proses rehabilitasi narkotika yang didalamnya terdapat pasien atau klien anak. Dalam UU Narkotika, BNN memiliki tugas pokok untuk meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi. Dengan adanya masalah ketidak-sesuaian antara kaidah perundang-undangan yang mengatur hak anak (UU Perlindungan Anak) sebagai bentuk kondisi ideal dengan kondisi di lapangan yang menjadi realitas, sehingga BNN dipandang perlu untuk mengkaji ulang program rehabilitasinya dalam memberikan perlakuan khusus bagi pasien atau klien anak. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang hampir semuanya merujuk terhadap landasan hukum UU Narkotika harus mulai diperlebar hingga melibatkan UU Perlindungan Anak. Hak-hak anak yang menjadi pasien atau klien rehabilitasi narkotika masih tetap dilindungi seluruhnya oleh UU Perlindungan Anak, sehingga setiap tempat rehabilitasi narkotika ditantang untuk menyesuaikan program-programnya yang tepat untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak terhadap anak, utamanya hak pendidikan dan hak pelayanan kesehatan. BNN yang memiliki tanggung jawab meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi menjadi pihak pertama yang seharusnya menerapkan gagasan diatas. BNN tingkat nasional sudah sedemikian jauh melampaui pemikiran ini, namun ditingkat daerah—baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota—belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item