HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DI DALAM POLITIK ISLAM (STUDI KOMPARASI PKS DAN PPP)

NOFRIZAL SAYUTI, NIM. 13360041 (2017) HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DI DALAM POLITIK ISLAM (STUDI KOMPARASI PKS DAN PPP). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DI DALAM POLITIK ISLAM (STUDI KOMPARASI PKS DAN PPP))
13360041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Download (11MB) | Preview
[img] Text (HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DI DALAM POLITIK ISLAM (STUDI KOMPARASI PKS DAN PPP))
13360041_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (6MB)

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam politik dan kehidupan publik telah dijamin oleh UUD 1945, UU No. 68/ Tahun 1958, UU No. 7/ Tahun 1984, UU No. 12/ Tahun 2005, dan UU No. 12/ Tahun 2003 tentang pemilu menyebutkan bahwa “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Permasalahan yang diteliti yaitu: 1) Apa saja hak dan kewajiban perempuan di dalam politik Islam menurut PKS dan PPP?, dan 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pandangan PKS dengan pandangan PPP tentang hak dan kewajiban perempuan di dalam politik Islam? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang memilih lokasi di DPW PKS D. I. Yogyakarta dan DPW PPP D. I. Yogyakarta. Data dalam penelitian ini diperoleh mulai dari observasi dan wawancara yang difokuskan pada narasumber sebagai sumber yang memberikan informasi tentang hak dan kewajiban politik di DPW PKS D. I. Yogyakarta dan DPW PPP D. I. Yogyakarta. Dalam hal ini dipilih 5 Narasumber yang paling berkompeten dengan pemberdayaan hak dan kewajiban politik perempuan di partai. Setelah data terkumpul, lalu data direduksi, disajikan dan diverifikasi, lalu dianalisis secara deskriptif analitik, dengan proses berpikir induktif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persamaan antara pandangan PKS dengan pandangan PPP tentang hak dan kewajiban perempuan meliputi: (1) Perempuan memiliki hak dan kewajiban politik yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kodrat yang berbeda, sehingga keduanya harus mampu menyeimbangkan antara kehidupan politik dengan kehidupan pribadi sesuai syariah Islam. (2) Sama-sama memberikan ruang yang luas kepada perempuan untuk memperjuangkan hak-hak politiknya maupun memenuhi kewajiban politiknya. Hal ini direalisasikan dengan menetapi peraturan pemerintah untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota parlemen. (3) Kedua parpol tersebut mempunyai wadah perempuan dalam perpolitikan.Perbedaan antara pandangan PKS dengan pandangan PPP tentang hak dan kewajiban perempuan meliputi: 1) PKS maupun PPP memandang bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal berpolitik, 2) perlunya wadah khusus perempuan untuk melakukan pembinaan politik perempuan serta 3) mendukung adanya kuota 30% caleg perempuan. Perbedannya pandangan antara PKS dan PPP yaitu dalam hal: 1) Pertimbangan dalam memandang hak politik perempuan, 2) Aktivitas khusus perempuan dalam partai, 3) Hambatan dalam Mewujudkan Hak Politik Perempuan. PKS memandang hak dan kewajiban perempuan dalam mengurus ranah domestik perempuan, sedangkan PPP mendukung perempuan untuk mengurus umat. (2) PKS lebih militan terhadap kelompok mereka, walaupun visi dan misi PKS berkhidmat untuk umat, bangsa dan negara. Hal ini berbeda dengan PPP yang lebih terbuka untuk mengurus umat dan mendukung perempuan untuk menduduki jabatan publik. (3) PPP lebih terbuka dalam memberikan peluang bagi perempuan untuk memenuhi hak-hak politiknya, khsusunya untuk dipilih sebagai anggota parlemen dan menduduki jabatan publik. Akan tetapi, PKS lebih mendukung perempuan untuk berkiprah dalam bidang sosial, sehingga pengkaderan perempuan terkesan sekadar mencari dukungan massa untuk meraih suara tinggi dalam pemilu.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: DR. Ali Sodiqin S.Ag., M.Ag
Uncontrolled Keywords: Perempuan, Parpol, Kuota 30%, Pemilu, Program, PKS dan PPP.
Subjects: Perbandingan Madzhab
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzab (S1)
Depositing User / Editor: Miftahul Ulum, S.Kom ------- youtube : ulum virgo -------- Facebook : digilibuin
Date Deposited: 26 Jul 2017 06:32
Last Modified: 31 Jul 2017 07:43
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26897

Actions (login required)

View Item View Item