MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Safril Manurung, NIM. 10370035 (2017) MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH) 10370035_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH) 10370035_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Sebagai sebuah Negara demokrasi, maka konstitusi Indonesia secara fundamental mengakui dan menjamin kedaulatan pada hakekatnya adalah milik rakyat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Semangat dan tuntutan demokratisasi tersebut telah berdampak pada tuntutan konstitusional dari pemerintah daerah untuk melakukan “penyesuaian” terhadap sistem pemilihan pada tingkat lokal. Hal ini tergambar dengan adanya ketentuan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Daasar 1945 amandemen keempat yang mengisyaratkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis. “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Namun demikian, terungkap fakta bahwasanya pilkada yang demokratis tersebut senantiasa memerlukan biaya yang cukup besar, baik dari APBD maupun pribadi. Di samping itu, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung jika dilihat dari asas manfaat justru melahirkan degradasi mental masyarakat dan elite politik yang terlibat, termasuk bagi pasangan calon yang menghalalkan segala cara untuk menang. Oleh karena itu dinamika ini perlu dikaji, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan pemimpin dalam Islam, atau malah sebaliknya, melenceng jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini menemukan fakta bahwasanya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung merupakan sistem atau konsep yang ideal untuk diterapkan pada saat ini di Indonesia. Sebab dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, transparansi, kejujuran, keadilan dan persamaan akan terlihat secara nyata. Selain itu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih adalah benar-benar merupakan pilihan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwasanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan pemimpin (khalifah) dalam Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item